SURABAYA, beritalima.com | Anik Maslacah menyebutkan bahwa Komisi B DPRD provinsi Jawa Timur membidangi urusan perekonomian dan keuangan daerah, khususnya sektor-sektor ekonomi produktif.
Komisi B memiliki partner yang paling banyak, terutama di sektor
perekonomian, perindustrian dan perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan pengelolaan potensi wilayah laut, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM), pariwisata dan ekonomi kreatif.
Karena itu, wakil ketua DPRD provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 tersebut mengungkapkan bahwa komisi B DPRD provinsi Jatim ini yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Disamping itu, ketua komisi B DPRD provinsi Jatim ini juga sudah 4 periode menjadi anggota DPRD provinsi Jatim yang selalu bersinggungan dengan sektor perekonomian.
“Yang paling seksi itu ya komisi B. kenapa, karena tema pemerintahan kita saat ini adalah pembangunan ketahanan pangan, dan tahun ini ditambah dengan ketahanan energi, tahun depan kaitannya dengan transformasi produktivitas, baik dari industri pengolahan dan investasi, bagaimana produktivitas kita itu meningkat,” terang politisi PKB tersebut.
Wanita cantik berhijab yang selalu tampil penuh energik ini menuturkan tentang pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh banyak sektor, tidak hanya sektor riil, termasuk sekarang dan akan datang, kemandirian pangan sampai 5 -10 tahun yang akan datang agar stop import.
“Karena hakikatnya kita ini negara berdaya, artinya mempunyai banyak resosis, mempunyai banyak sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karenanya program apa kira-kira bagi komisi B ini yang urgent untuk mendukung itu, untuk mencapai produktivitas,” tukas Anik.
Jawa Timur menjadi lumbung pangan nasional, terutama di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Seperti beras ini hasil produktivitasnya 6,7 juta ton, tapi target pemerintah pusat 7 juta ton. Padahal lahan untuk mencapai produktivitas tersebut semakin berkurang.
Yang kedua, masalah irigasi. Karena irigasi ini masih peninggalan orde lama yang kondisinya sudah rusak.
“Intinya perbaikan hasil, baik padi, tebu maupun palawija dan lain sebagainya itu butuh pengairan yang cukup. Yang ketiga alsintan (Alat dan mesin pertanian), apalagi kalangan milenial ini dibutuhkan untuk regenerasi, karena 70% pelaku petani kita ini adalah orang yang sudah lanjut usia,” paparnya.
Hasil produktivitas itu dijual bukan dalam bentuk bahan baku, tapi produk yang sudah jadi. Berarti butuh pembinaan, pelatihan, pendampingan dan alat modern yang mendukung proses pembuatan produk, bisa juga dikerjakan oleh pabrik yang dikelola oleh BUMD.
“Nah begini, kita kan punya BUMD. BUMD itulah yang memfasilitasi. Kesimpulannya selain drainase, irigasi, alat teknologi, komisi B menginisiasi Perda hilirisasi peternakan. Jadi bagaimana peternak kita ini tata niaganya bagus, penjualannya bukan dalam bentuk bahan mentah. Contohnya telur kita yang berlimpah bisa diolah menjadi tepung telur. Intinya menjualnya dalam bentuk tepung,” sambungnya.
Yang terpenting lagi bagaimana mengurai paradoks antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas nasional tapi kemiskinan juga tinggi. Berarti mengurainya adalah dengan mengurangi disparitas antara desa dengan kota.
“Nah berarti program-program pemerintah ini harus berbasis daerah yang paling miskin itu yang harus diprioritaskan. Supaya stabilitas harga terjaga, harus ada Satgas pangan, selain pasar murah yang digelar oleh pemerintah di berbagai daerah untuk mencegah inflasi,” ujar Anik Maslacah.
Pemerintah perlu membuat Satgas pangan untuk mencegah terjadinya kenakalan tengkulak yang menimbun barang sehingga kelangkaan barang akan menyebabkan harga pangan naik.
Komisi B sudah melakukan langkah koordinasi untuk mitigasi, terutama El Nino ini dimungkinkan lebih panjang, maka bisa jadi kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Bromo, tetapi daerah lain juga sudah antisipasi untuk tidak sampai kebakaran.
Terkait lahan persawahan yang ikut terbakar dan mengakibatkan kerugian besar bagi para petani, Anik Maslacah berharap pemerintah melakukan investigasi dan mengintervensi untuk memberikan ganti rugi.(Yul)
