SURABAYA, beritalima.com | Kekeringan panjang melanda berbagai daerah di wilayah Jawa Timur. Termasuk diantaranya adalah pulau Madura. Pulau Madura memang terkenal tandus dan kering, meskipun di musim penghujan justru keseringan dilanda banjir.
Problematika tersebut menarik perhatian anggota DPRD provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari.
Ketua KADIN kabupaten Pamekasan tersebut mendesak Pemprov Jatim untuk segera membangun sumur bor dan embung bagi para petani untuk mengatasi bencana kekeringan di Madura yang terus berulang.
Menurut politisi PKS tersebut, pembangunan infrastruktur air sangat mendesak sebagai langkah mitigasi agar krisis tahunan tersebut tidak terus menyiksa dan merugikan para petani tembakau.
“Fenomena yang terjadi di Madura ini, kalau musim penghujan, air sangat melimpah, bahkan bisa banjir. Tetapi kalau musim kemarau, permasalahan kita ini masih tetap tiap tahun, yaitu kekeringan,” ungkap anggota komisi D DPRD provinsi Jatim ini.
Memasuki musim tanam tembakau saat ini, masyarakat di sejumlah wilayah Madura justru berhadapan dengan kesulitan akses sumber air bersih. Dia menilai pemerintah tidak cukup hanya turun tangan memberikan bantuan distribusi darurat ketika sumur-sumur warga sudah sepenuhnya mengering.
“Jadi memang perlu langkah-langkah dari pemerintah provinsi Jawa Timur dalam hal ini, bagaimana antisipasi awal, mitigasi untuk mencegah kekeringan ini,” sambungnya.
Berdasarkan hasil reses yang dilakukan baru-baru ini, keluhan utama yang paling banyak disuarakan oleh para petani adalah ketiadaan fasilitas sumur bor di titik-titik rawan krisis air.
Aspirasi pengadaan fasilitas pengeboran air tersebut diharapkan dapat segera diakomodasi dan direalisasikan melalui Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2026.
“Minimal kemarin beberapa masukan dari para petani untuk disediakan pengeboran. Mudah-mudahan perjuangan kami bersama teman-teman ini bisa terealisasi di P-APBD 2026,” katanya.
Pembangunan infrastruktur air di Madura sejatinya tidak dapat disamaratakan, mengingat setiap kabupaten memiliki karakteristik topografi wilayah yang berbeda-beda.
Pemerataan fasilitas embung dan tempat penampungan air dinilai sangat krusial agar pasokan yang melimpah saat musim hujan bisa ditabung untuk bekal menghadapi kemarau.
“Di wilayah utara Pamekasan dan wilayah timur Pamekasan, itu mungkin karena memang embung tidak merata. Bukan tidak ada, tetapi tidak merata,” jelasnya.
Dampak nyata dari minimnya infrastruktur air ini membuat sebagian petani terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pasokan air dari mobil tangki swasta. Kondisi tersebut secara langsung menyebabkan pembengkakan biaya produksi karena anggaran untuk pupuk terpaksa dialihkan demi kelangsungan hidup tanaman tembakau.
“Harusnya cutting produksi yang bisa diminimalisir, ini menjadi pembengkakan. Bagaimana antisipasi minimal membeli air untuk panen mereka, untuk pertanian mereka ini tetap berjalan,” tuturnya.
Ancaman penurunan jumlah produksi dan kerugian ekonomi besar-besaran menanti para petani jika permasalahan krisis air ini tidak mendapatkan solusi mitigasi yang permanen. Momen krisis tahunan ini seharusnya dijadikan dorongan kuat bagi Pemprov Jatim untuk menghentikan pola reaktif dan beralih membangun sistem ketahanan air yang memadai semenjak awal.
“Infrastruktur seperti sumur bor dan embung perlu dipersiapkan lebih awal, terutama di kawasan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, petani tembakau tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air hanya agar tanaman mereka bertahan sampai panen,” pungkasnya.(Yul)
