JAKARTA, Beitalima.com– Aksi Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati saat foto bersama pada penutupan pertemuan International Monetary Fund-Wolrd Bank (IMF-Bank Dunia) di Bali beberapa waktu lalu berbuntut panjang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengundang Luhut dan Sri Mulyani atas laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait keberpihakan kedua anggota kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap salah satu calon presiden yang maju sebagai kontestan pemilu 17 April tahun depan.
Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo melalui pesan singkat mengatakan, pihaknya bakal mengklarifikasi laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan Luhut maupun Sri Mulyani. Klarifikasi terhadap keduanya dijadwalkan Jumat (2/11) petang.
Agenda klarifikasi itu, kata Ratna, sebagai tindak lanjut atas laporan warga masyarakat Dahlan Pido, Kamis (18/10). Dahlan yang didampingi Advokat Nusantara mengadukan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan yang menghabiskan anggaran negara ratusan miliar rupiah tersebut.
Dugaan pelanggaran terjadi saat sesi foto bersama Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Luhut, Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang mengarahkan menggunakan jari satu saat berfoto yang merujuk kepada pasangan calon presiden.
Sebagai bukti yang dituduhkan kepada kedua anggota Kabinet Jokowi itu, Dahlan Pido membawa bukti berupa pemberitaan media dan sebuah disket berisi gambar video saat kejadian tersebut. (akhir)
