Jakarta, beritalima.com| – Komisi XII DPR RI menyoroti fenomena antrean panjang dan kelangkaan pembelian BBM subsidi yang terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Meski Pertamina Patra Niaga klaim stok BBM di seluruh depo nasional dalam kondisi aman, DPR menilai persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan subsidi harus segera dibenahi agar tak membebani masyarakat.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan saat rapat di Jakarta (16/7) dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga serta dihadiri delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR), “kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi.”
Namun, menurut Bambang, ketersediaan stok tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang memperlihatkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU. DPR kemudian meminta penjelasan mengenai penyebab kondisi tersebut.
Dari paparan Pertamina, antrean diduga dipicu oleh meningkatnya perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu untuk dijual kembali kepada sektor industri.
“Kami juga mendapat laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” ujar Bambang.
Komisi XII menerima penjelasan dari BPH Migas bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan. Bahkan, BPH Migas mengaku telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar mereka dalam waktu cepat segera mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat, menambah jumlah jam operasi SPBU, kemudian juga armada transport dapat ditingkatkan dan ditambah jumlahnya sehingga dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” jelas Bambang.
Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan antrean BBM subsidi bukan semata-mata terkait ketersediaan stok. DPR menilai lemahnya distribusi, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga dugaan penyalahgunaan subsidi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Jurnalis: rendy/abri
