Jakarta, beritalima.com| – Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi itu muncul di tengah berbagai catatan terhadap implementasi program, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat hingga standar operasional dapur penyedia makanan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Bahtra Banong mengatakan arahan Presiden merupakan dorongan agar BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh. “Pak Presiden menginstruksikan untuk mengkaji lebih jauh agar setiap kebijakan yang diambil oleh BGN betul-betul bisa lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi. Kajiannya harus lebih mendalam dan sesuai dengan aturan,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/7).
Menurut Bahtra, “Presiden mendorong agar BGN melakukan evaluasi yang lebih cepat lagi, lebih gesit lagi, dan dimungkinkan alternatif-alternatif yang lain. BGN disuruh berkreasi oleh Pak Presiden agar betul-betul program ini maksimal.”
Ia menilai tenggat waktu satu bulan cukup bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola program. Evaluasi, kata Bahtra, harus difokuskan pada ketepatan penerima manfaat serta kualitas dapur penyedia makanan.
“Yang paling penting memang harus dievaluasi dapur-dapur yang selama ini kita anggap belum sesuai standarisasi, mulai dari pengelolaannya sampai menu-menu makanan yang harus terus dipantau. Kami juga mengajak publik dan teman-teman media ikut mengawasi agar anggaran yang sudah ditetapkan benar-benar dimaksimalkan,” tuturnya.
Selain MBG, Bahtra menyinggung pembenahan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, koperasi tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok sehingga harga lebih terjangkau bagi masyarakat desa.
“Harapan Pak Presiden adalah bagaimana mempercepat penyaluran distribusi barang sampai di tingkat desa agar mata rantainya bisa dipotong. Dengan begitu harga bisa lebih murah dan masyarakat lebih mudah menjangkau kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Menanggapi kritik mengenai lokasi sejumlah KDMP yang dinilai kurang strategis, Bahtra menyebut penentuan lokasi merupakan hasil musyawarah desa. Namun ia mengingatkan lokasi koperasi tetap harus mudah diakses masyarakat.
Dalam kesempatan sama, Bahtra membantah isu adanya pembahasan pemotongan gaji ASN untuk membiayai PPPK. Ia menegaskan pemerintah justru meminta daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Jurnalis: rendy/abri
