GRESIK, beritalima.com— Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menerima Piagam Penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam Gerakan Peduli Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Anak Pekerja Migran Indonesia: Tantangan, Pelindungan, dan Masa Depan” di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Senin (27/07).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta menjamin masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia, khususnya anak-anak PMI asal Gresik yang berada di Malaysia.
Dalam forum tersebut, Bupati Yani juga menjadi salah satu narasumber utama yang memaparkan model perlindungan anak pekerja migran yang telah dijalankan Pemkab Gresik.
“Menyelamatkan satu anak, sama saja menyelamatkan satu generasi. Anak-anak tidak boleh menjadi korban jarak dan migrasi,” ujar Bupati Yani.
Kegiatan itu dihadiri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri, President IDN Global Nathalia Widjaja, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah, Duta Besar RI untuk Malaysia periode 2020–2025 Dato’ Indera Hermono, serta Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi.
Berdasarkan data Pemkab Gresik, terdapat 8.348 pekerja migran asal Gresik yang tersebar di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.520 PMI telah terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja selama periode 2022–2025. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan persentase mencapai 70,9 persen.
Menurut Bupati Yani, perhatian terhadap pekerja migran tidak boleh hanya berfokus pada aspek ketenagakerjaan dan remitansi, tetapi juga harus menyentuh perlindungan anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga pekerja migran.
“Ketika identitas tidak ada, maka hak-hak lain juga menjadi jauh. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak keamanan, dan hak-hak dasar lainnya,” ujar Bupati Yani.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Gresik membangun model perlindungan anak PMI melalui tiga tahap, yakni pelacakan dan validasi data serta identitas hukum anak, pemulangan ke Indonesia, dan penjaminan layanan dasar setelah anak tiba di Gresik.
“Setelah kami tracing semuanya, kesimpulannya adalah paling tepat mereka kita bawa pulang ke Indonesia, pulang ke Gresik, agar mereka mendapatkan hak identitas, hak pendidikan yang layak, dan hak-hak lainnya,” ujar Bupati Yani.
Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui dua gelombang pemulangan anak PMI sepanjang 2026. Sebanyak sembilan anak asal Gresik berhasil difasilitasi kembali ke tanah air dan mendapatkan pendampingan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta dokumen kependudukan.
“Satu hal yang kami harapkan adalah anak-anak bisa diterima di Indonesia, memiliki identitas, dan bisa sekolah tanpa kesulitan administrasi. Ini yang menjadi konsentrasi kami di Kabupaten Gresik,” tuturnya.
Bupati Yani menegaskan bahwa perlindungan anak pekerja migran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan diplomatik, diaspora, organisasi masyarakat sipil, pemerintah desa, dan keluarga.
“Perlindungan anak pekerja migran bukan hanya soal memulangkan mereka. Ada proses panjang untuk memastikan mereka memiliki identitas, memperoleh hak pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan bisa kembali tumbuh bersama keluarga serta lingkungannya,” pungkas Bupati Yani. (Ron)
