New York, beritalima.com| – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Indonesia konsisten menerjemahkan komitmen iklim global ke dalam aksi lintas sektor yang menyatukan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan agar bermanfaat bagi rakyat.
Jumhur menjabarkan komitmen kepemimpinan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York (23/9).
Rangkaian pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan menjelang Konferensi Para Pihak Ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (COP31 UNFCCC) untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi masyarakat dalam menghadapi peningkatan risiko iklim.
Konferensi tingkat tinggi ini dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dihadiri para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda. Hadir pula dalam forum tersebut Presiden Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; Perdana Menteri Australia. Anthony Albanese; Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen; Presiden Palau, Surangel Whipps Jr.; dan Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley.
”Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur.
Dalam forum internasional tersebut, Jumhur membawa arah kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Indonesia komitmen capai Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah menyebut, aksi iklim dirancang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
Berbagai aksi lintas sektor yang dipaparkan meliputi pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab, ekspansi energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.
”Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” jelas Jumhur.
Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang selaras dengan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan). Hibah dan pembiayaan konsesional dinilai sangat penting untuk mendukung data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas. Indonesia mendorong dukungan terhadap loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem.
Di sektor penanganan gas rumah kaca, pengurangan metana yang menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022, didorong melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, sistem MRV (Measurement, Reporting, and Verification), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang langsung mendatangkan manfaat bagi kualitas udara dan kesehatan publik.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempatkan adaptasi sejajar dengan mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta merestorasi ekosistem mangrove dan pesisir guna melindungi masyarakat dan wilayah pembangunan dari dampak perubahan iklim.
Jurnalis: abri/dedy
