SURABAYA, beritalima.com | Pendidikan politik bagi generasi muda dinilai penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai fungsi lembaga legislatif dan pembagian kewenangan pemerintahan. Hal itu terlihat saat puluhan siswa SMA Al Uswah Surabaya mengikuti kegiatan Tour Legislatif di DPRD Jawa Timur, Senin (3/8/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, di Ruang Paripurna DPRD Jatim. Dalam dialog tersebut, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari isu-isu yang sedang ramai di Surabaya, tugas DPRD, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lilik mengaku senang melihat kepedulian para pelajar terhadap berbagai persoalan publik. Menurutnya, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menjelaskan perbedaan kewenangan antara DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat.
“Banyak yang bertanya soal berbagai persoalan di Surabaya, misalnya kebijakan parkir yang sedang ramai. Mereka bertanya mengapa saya tidak bersikap. Dari situ kami jelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, bukan DPRD Provinsi,” ujar Lilik.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim itu, rasa ingin tahu para siswa menunjukkan bahwa generasi muda tidak apatis terhadap persoalan di sekitarnya. Bahkan, mereka juga menanyakan mekanisme pengaduan masyarakat kepada DPRD serta bagaimana perlindungan terhadap identitas pelapor.
“Mereka cukup kritis. Ada yang bertanya apakah laporan masyarakat harus diviralkan terlebih dahulu, bagaimana privasi pelapor dijaga, hingga soal stigma bahwa politisi identik dengan korupsi. Semua itu kami jelaskan agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh,” katanya.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa mempertanyakan mengapa pengelolaan program tersebut tidak lebih banyak melibatkan pelaku UMKM.
“Mereka bertanya, kenapa MBG tidak dikelola UMKM, tetapi justru oleh pihak yang sudah memiliki modal besar. Mereka juga bertanya bagaimana sikap saya terhadap persoalan tersebut,” ungkap Lilik.
Menanggapi hal itu, Lilik menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan UMKM, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan karena program tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar.
“Saya sampaikan bahwa sebagai pembina komunitas UMKM tentu saya mendukung jika UMKM bisa dilibatkan. Namun, program ini juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Mengawasi ribuan UMKM agar memenuhi standar yang sama tentu bukan pekerjaan yang mudah,” jelasnya.
Lilik berharap kegiatan Tour Legislatif seperti ini terus dilakukan karena mampu memberikan edukasi politik kepada generasi muda. Menurutnya, para pelajar perlu memahami bahwa politik tidak hanya identik dengan pemilu atau kampanye, tetapi juga berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Mereka jadi memahami bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda. Ini pendidikan politik yang sangat positif dan layak terus dikembangkan agar generasi muda semakin sadar terhadap kehidupan demokrasi,” pungkasnya. (Yul)
