Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pendekatan pemerintah lebih menitikberatkan pada penambahan jumlah dokter belum menyentuh akar persoalan layanan kesehatan nasional. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada distribusi tenaga kesehatan yang masih timpang sehingga akses layanan kesehatan berkualitas belum dinikmati secara merata di berbagai daerah.
“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” kata Netty di Jakarta (7/7).
Pernyataan itu menjadi kritik terhadap arah kebijakan pemerintah dinilai masih berorientasi pada peningkatan kuantitas tenaga medis tanpa diiringi pembenahan sistem penempatan. Akibatnya, kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil dinilai terus berlangsung.
Politikus PKS itu meminta pemerintah membangun sistem perencanaan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan riil setiap daerah. Menurutnya, pemetaan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik geografis, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan agar kebijakan penempatan tenaga medis lebih efektif.
Ia menilai penugasan dokter ke daerah tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif. Pemerintah, kata dia, harus menjamin insentif yang kompetitif, kepastian jenjang karier, fasilitas kerja yang memadai, serta dukungan terhadap kehidupan sosial tenaga kesehatan agar mereka bersedia bertugas dalam jangka panjang.
Selain distribusi dokter, Netty menyoroti ketimpangan pembangunan fasilitas kesehatan. Ia mengingatkan pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan tidak boleh sekadar mengejar target fisik, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kajian yang komprehensif agar tidak memperlebar kesenjangan layanan antarwilayah.
Di sisi lain, Netty mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pelayanan kesehatan. Namun, ia mengingatkan teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung proses pelayanan, bukan pengganti dokter dalam menentukan keputusan klinis.
Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi. Namun pelayanan kesehatan tetap membutuhkan pertimbangan profesional, komunikasi dengan pasien, dan aspek etik yang hanya dapat dilakukan tenaga medis.
Netty mendorong pemerintah mengubah orientasi pembiayaan kesehatan dengan memperkuat layanan promotif dan preventif. Ia menilai anggaran kesehatan seharusnya tidak hanya terserap untuk pengobatan, tetapi juga diarahkan pada penguatan layanan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya penguatan audit medis sebagai instrumen evaluasi mutu pelayanan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar profesi.
“Bila tata kelola kesehatan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” jelasnya.
Jurnalis: rendy/abri
