Jakarta, beritalima.com|- Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak gempa. Di tengah ancaman gempa susulan, pemerintah kini menghadapi persoalan lain tak kalah mendesak: memastikan ribuan siswa tidak kehilangan hak belajar hanya karena ruang kelas mereka rusak atau belum dinyatakan aman.
Komisi X DPR RI meminta pemerintah tidak menunggu seluruh proses rehabilitasi selesai untuk mengembalikan aktivitas pendidikan. Sekolah darurat dinilai perlu segera disiapkan di lokasi yang aman agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran selama proses pemulihan berlangsung.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan bencana tidak boleh menjadi alasan pendidikan berhenti dalam waktu panjang. Terlebih, gempa susulan masih terjadi sehingga pemerintah harus mencari pola pembelajaran yang tetap menjamin keselamatan siswa dan guru.
“Kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan,” ujar Hadrian kepada media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta (19/8).
Menurut Hadrian, pemerintah tidak bisa menerapkan satu skema untuk seluruh sekolah terdampak. Sekolah yang bangunannya masih aman dapat tetap digunakan, sedangkan sekolah yang rusak atau berisiko harus segera dialihkan ke tempat belajar sementara.
“Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu,” paparnya.
Pilihan lokasi sementara, lanjut Hadrian, dapat berupa tenda maupun sekolah lain yang tidak terdampak. Skema tersebut penting agar proses belajar tidak ikut menunggu sampai pembangunan kembali sekolah yang rusak selesai.
Namun, penyediaan ruang belajar sementara tidak cukup jika tidak disertai data yang jelas. Pemerintah perlu segera memetakan sekolah yang terdampak, tingkat kerusakan bangunan, jumlah siswa, guru, serta tenaga kependidikan yang membutuhkan penanganan.
Data tersebut akan menentukan apakah sebuah sekolah cukup diperbaiki, harus direhabilitasi, atau justru perlu dibangun ulang. Pendataan juga menjadi penting agar bantuan dan anggaran pemulihan tidak salah sasaran.
Sebelumnya, Komisi X menerima data sementara dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah yang mencatat sekitar 400 sekolah terdampak gempa. Data tersebut masih dimutakhirkan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.
Jurnalis: rendy/abri
