Jakarta, beritalima.com| – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pemerintah tidak boleh menanggung konsekuensi bisnis akibat terganggunya operasional smelter PT Freeport Indonesia maupun PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara. Menurutnya, penurunan produksi dan potensi kerugian merupakan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan Bambang usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama pelaku industri pertambangan di Kompleks Parlemen, Jakarta (15/7). “Itu kan sebetulnya bagian daripada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang rugi ya mereka lah. Iya dong, karena omzetnya menurun,” kata Bambang.
Pernyataan tersebut muncul di tengah belum optimalnya kinerja dua proyek smelter strategis nasional yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral. Bagi Komisi XII, target investasi bernilai triliunan rupiah tidak cukup hanya dibanggakan saat pembangunan, tetapi harus dibuktikan melalui kemampuan beroperasi sesuai kapasitas yang direncanakan.
Bambang menegaskan, ketika target produksi meleset, dampak pertama yang dirasakan adalah berkurangnya pendapatan perusahaan. Namun, kondisi itu juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pertambangan apabila berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, ia meminta Freeport dan AMMAN melakukan pembenahan manajemen operasional agar gangguan serupa tidak terus berulang. “Bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak skala nasional, kita berharap mereka lebih baik lagi dalam manajemen, lebih bagus lagi di dalam pengoperasiannya,” ujarnya.
Menurut Bambang, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari berdirinya fasilitas smelter, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut beroperasi secara penuh. Jika smelter berjalan sesuai kapasitas, manfaat ekonomi akan dirasakan perusahaan, negara, hingga masyarakat di sekitar kawasan tambang.
“Kalau mereka beroperasi full capacity, everybody happy. Perusahaannya happy, negara mendapat pemasukan, masyarakat dalam circular economy mendapatkan manfaat,” jelasnya. Ia pun menegaskan Komisi XII berharap seluruh investasi besar di sektor pertambangan benar-benar menghasilkan nilai tambah melalui operasi yang optimal, bukan sekadar menjadi proyek bernilai jumbo dengan realisasi produksi yang jauh dari target.
Dalam rapat tersebut, PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara mengungkapkan realisasi produksi katoda tembaga pada 2025 hanya mencapai 79.848 dry metric ton (DMT), jauh di bawah target RKAB 2026 sebesar 162.662 DMT. Hingga kuartal II 2026, produksi baru menyentuh 48.756 DMT.
Sementara itu, produksi konsentrat tembaga pada 2025 tercatat 453.428 DMT, juga masih tertinggal dari target RKAB 2026 yang mencapai 1.296.265 DMT. Data tersebut menjadi sorotan Komisi XII DPR karena menunjukkan proyek hilirisasi yang diharapkan meningkatkan nilai tambah mineral nasional masih menghadapi tantangan serius dalam aspek operasional.
Jurnalis: rendy/abri
