Chairullah Mahdi
Mantan Plt Kadishub Kepulauan Sula
KEPULAUAN SULA, beritaLima.com — Sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula semakin memuncak. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Chairullah Mahdi, akhirnya memberikan penjelasan rinci terkait anggaran pemeliharaan fasilitas senilai hampir Rp3,6 miliar yang dinilai dianggarkan dua kali di lokasi sama serta penggunaan jalur penunjukan langsung. Namun penjelasan tersebut justru menyisakan pertanyaan lebih besar, terutama ketika disandingkan dengan nasib KMP Sula Bahagia dan proyek Pengadaan Bus Air Roro senilai Rp10,4 miliar.
Data pengadaan mencatat pada Juli 2024, pemeliharaan fasilitas Sanana Utara dianggarkan dua kali, pertama lewat tender senilai Rp1,15 miliar, lalu kembali dianggarkan Rp1,35 miliar lewat jalur penunjukan langsung. Pemeliharaan Mangoli Tengah senilai Rp1,14 miliar juga dilakukan lewat penunjukan langsung, sehingga total Rp2,49 miliar dialokasikan tanpa melalui proses tender terbuka. Ditambah pengadaan dua unit minibus masing-masing senilai Rp647 juta serta biaya pengawasan Rp60 juta, total anggaran mencapai hampir Rp3,6 miliar.
Chairullah menjelaskan seluruh dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Pusat, yang melalui proses seleksi sangat ketat hingga 6–7 tahap pembahasan, mulai dari pra-SIMONI, SIMONI, pemeriksaan data, hingga penetapan akhir yang melibatkan Bappenas, Kemenkeu, Kemenhub, ahli teknis PU, dan Bappeda Provinsi. “Yang tidak memenuhi syarat langsung digugur, hanya yang lengkap datanya dan sesuai kebutuhan yang disetujui,” ujar Chairullah.
Ia juga menjelaskan pengulangan anggaran di lokasi yang sama merupakan kelanjutan pekerjaan yang belum selesai tahun sebelumnya, yang wajib diusulkan kembali lewat aplikasi KRISNA, dan seluruh realisasi telah diperiksa oleh BPK.
Namun poin yang paling krusial dan menyisakan tanda tanya adalah penggunaan jalur penunjukan langsung. Chairullah membuka fakta, “Ada pemenang tender yang sudah diinput datanya, tapi tiba-tiba tidak siap kerja. Agar uang rakyat tidak hilang, kami berkonsultasi dengan Kemenkeu/KPPN dan Kemenhub, lalu disepakati pekerjaan diserahkan ke perusahaan lain yang siap bergerak, sementara administrasi pencairan tetap menggunakan nama pemenang awal.
“Mekanisme ini pun pernah terjadi pada Juli 2022. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai perbedaan lingkup pasti antara paket pertama dan kedua di Sanana Utara, serta apakah mekanisme pergantian pelaksana tersebut sudah sepenuhnya sejalan dengan aturan pengadaan nasional.
Di saat yang sama, perhatian publik juga tertuju pada kondisi KMP Sula Bahagia, kapal penumpang yang dihibahkan langsung oleh Kementerian Perhubungan pada 29 Desember 2023, kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan dan terbengkalai tanpa perawatan. Padahal kapal tersebut sempat beroperasi melayani rute Sanana–Mangoli yang sangat dibutuhkan warga. Ironisnya, Pemkab Kepulauan Sula justru sedang menggelar proyek Pengadaan Bus Air Roro dengan kode lelang 3643715, bernilai pagu anggaran Rp10.476.500.000,00 bersumber dari APBD.
Menyikapi rangkaian fakta tersebut, pakar kejahatan sekaligus peneliti korupsi DR Tanto Gailea, SH., MH. memberikan pernyataan tegas dan mendesak pada Jumat (28/8/2026), “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh proses proyek, dari dugaan penyimpangan anggaran pengadaan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga anggaran operasional, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi kepercayaan rakyat. Jangan biarkan rakyat rugi.
“Kombinasi anggaran yang diulang, penunjukan langsung yang tidak lazim, kapal hibah yang dibiarkan rusak, dan pengadaan baru bernilai miliaran rupiah tanpa perbaikan aset yang sudah ada, semakin mempertegas perlunya pemeriksaan menyeluruh dan independen atas pengelolaan anggaran transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Rakyat berhak tahu, ke mana sebenarnya uang rakyat berjalan, dan siapa yang benar-benar dilayani oleh setiap rupiah yang dikeluarkan, tegas DR. Tanto.(DN)
