Eko Yuwono Ungkap Reaktivasi Sparepart Disetujui Manajemen, 5.000 Faktur Dibuat, Hanya 803 Customer Datang

  • Whatsapp

SURABAYA, beritalima.com — Terdakwa Eko Yuwono, mantan Kepala Bengkel PT Istana Mobil Surabaya Indah (IMSI) atau Honda Surabaya Center (HSC), membantah keras menerima uang dari aktivitas “reaktivasi” sparepart yang kini menjeratnya dalam perkara dugaan penggelapan senilai Rp1,94 miliar.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (18/8/2026), Eko mengungkap bahwa skema reaktivasi bukan semata-mata inisiatif pribadinya. Program itu, menurut dia, digagas bersama Gofur dan Faisal untuk mengantisipasi pelanggan yang masa servis kendaraannya hampir berakhir.

Eko mengakui dirinya kemudian menyetujui penggunaan faktur reaktivasi. Namun, ia juga mengakui mekanisme tersebut tidak diatur dalam SOP perusahaan.

“Idenya dari mereka juga,” ujar Eko di hadapan majelis hakim.

Menurut Eko, faktur reaktivasi digunakan untuk pekerjaan servis pelanggan yang masa servisnya hampir habis. Dokumen tersebut dikumpulkan untuk kemudian diproses dan menjadi dasar pengambilan sparepart dari gudang.

Berbeda dengan prosedur normal, di mana business order (BO) diterbitkan setelah pelanggan datang, reaktivasi bisa diproses sebelum kepastian kedatangan pelanggan diketahui.

“Tidak diatur,” tegas Eko saat ditanya hakim mengenai dasar SOP penggunaan BO dan faktur reaktivasi.

Skema itu disebut berlangsung cukup masif. Eko mengungkap sekitar 5.000 faktur reaktivasi dibuat sepanjang 2022 hingga 2024. Namun, hanya sekitar 803 pelanggan yang akhirnya datang dan menggunakan layanan tersebut.

Eko menegaskan program tersebut dibuat untuk menyelesaikan persoalan sparepart yang telah terlanjur dikeluarkan dan diklaim, sekaligus memastikan pelanggan tidak dirugikan.

“Tujuannya bagaimana caranya bisa sampai ke tangan customer. Karena itu sudah dibayar sama customer,” katanya.

Namun, keterangan Eko justru membuka persoalan lain terkait pengawasan dan mutasi sparepart. Ia mempertanyakan pemeriksaan kartu mutasi barang untuk memastikan ke mana seluruh sparepart bergerak.

“Itu bisa dilihat kartu mutasinya. Sampai sekarang tidak pernah ada pemeriksaan kartu mutasi,” ujarnya.

Eko juga membantah pernah memerintahkan sopir bernama Boy mengirim sparepart ke gudang. Ia menyebut keterlibatannya dengan kendaraan lebih berkaitan dengan peminjaman unit test drive dan kendaraan inventory.

Dalam persidangan, Eko mengungkap bahwa pada November 2024 pernah dibahas metode penyelesaian reaktivasi agar aktivitas tersebut tidak diketahui PT Honda Prospect Motor (HPM). Ia mengaku sempat ingin menghentikan praktik tersebut, tetapi mendapat respons dari manajemen bahwa reaktivasi justru menguntungkan.

“Dipertegas sama manajemen, bagaimana caranya disuruh ambil lagi supaya tidak ketahuan,” kata Eko.

Meski demikian, Eko mengklaim seluruh aktivitas reaktivasi dilaporkan dalam daily report dan monthly report. Ia juga membantah pernah menjual sparepart atau menerima uang dari toko.

Saat jaksa menanyakan aliran uang ke rekeningnya, termasuk dari Toko Bravo, Eko menjawab tegas.

“Tidak ada sama sekali uang masuk dari toko sparepart. Karena saya tidak pernah jual,” katanya.

Ketika hakim kembali menekan apakah pernah ada uang dari pos reaktivasi yang masuk ke rekening atau dibawa pulang, Eko menjawab, “Tidak ada satu rupiah pun.”

Ia juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari hasil pengeluaran sparepart.

“Tidak ada. Saya takut, Pak,” ujarnya.

Eko mengakui keluar-masuk sparepart semestinya tercatat dan dilengkapi tanda tangan. Ia bahkan mengaku kerap marah jika prosedur pemeriksaan barang tidak dijalankan.

Namun, ia mengaku tidak pernah menjalani audit internal setelah dikeluarkan dari perusahaan terkait temuan sparepart senilai sekitar Rp1,9 miliar.

Selain persoalan sparepart, persidangan juga menyoroti keberadaan telepon seluler milik Eko yang disebut pernah disita penyidik. Majelis hakim mempertanyakan mengapa barang bukti ponsel tersebut tidak terlihat dalam berkas persidangan dan meminta bukti percakapan yang digunakan dalam perkara dicocokkan dengan barang bukti aslinya.

Sementara terkait keamanan gudang, Eko menyatakan sejak 2017 kunci gudang servis tidak lagi berada di ruang kerjanya. Kunci, menurut dia, telah diserahkan kepada bagian administrasi karena adanya penambahan personel. (Han)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait