Jakarta, beritalima.com| – Musim Haji 2026 telah usai. Ribuan jemaah Indonesia kembali ke Tanah Air dengan membawa cerita yang beragam. Ada yang bersyukur karena ibadahnya berjalan lancar, ada pula masih menyimpan catatan mengenai layanan konsumsi, transportasi, penempatan hotel, hingga pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di tengah berbagai catatan itu, desakan agar penyelenggaraan haji dievaluasi secara menyeluruh patut mendapat perhatian serius.
Evaluasi tidak boleh menjadi rutinitas tahunan yang berakhir pada tumpukan dokumen dan rekomendasi yang terlupakan. Sebab persoalan yang muncul setiap musim haji hampir selalu memiliki pola yang sama. Jika masalah yang sama terus berulang, maka yang perlu dibenahi bukan hanya teknis pelaksanaan, tetapi juga tata kelola penyelenggaraannya.
Haji merupakan pelayanan publik yang sangat kompleks. Jutaan orang dari berbagai negara berkumpul di tempat dan waktu yang sama. Karena itu, pelayanan kepada jemaah tidak bisa bergantung pada respons ketika masalah sudah terjadi. Dbutuhkan suatu perencanaan matang, koordinasi yang kuat, dan sistem mitigasi yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Indonesia memiliki jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Fakta ini semestinya menjadi modal untuk memperkuat posisi dalam memperjuangkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia. Namun, besarnya kuota juga harus diimbangi dengan kesiapan manajemen yang lebih profesional. Jangan sampai setiap tahun pemerintah hanya sibuk memadamkan persoalan yang sebenarnya dapat diprediksi sejak awal.
Peran DPR dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting. Evaluasi yang dilakukan parlemen tidak boleh berhenti pada rapat kerja dan penyampaian kritik kepada pemerintah. Pengawasan harus menghasilkan rekomendasi yang jelas, memiliki target waktu, dan dapat diukur pelaksanaannya. Publik berhak mengetahui sejauh mana hasil evaluasi benar-benar diwujudkan sebelum musim haji berikutnya dimulai.
Yang tidak kalah penting adalah mendengarkan suara jemaah. Mereka yang mengalami langsung pelayanan di Tanah Suci adalah sumber evaluasi yang paling jujur. Keluhan mengenai keterlambatan konsumsi, kendala transportasi, pendampingan bagi jemaah lanjut usia, maupun koordinasi petugas seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar daftar komplain tahunan.
Evaluasi juga harus berani menyentuh aspek sumber daya manusia. Petugas haji memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pelayanan. Karena itu, proses seleksi, pelatihan, hingga evaluasi kinerja petugas perlu dilakukan secara objektif dan profesional. Jemaah tidak hanya membutuhkan petugas yang memahami prosedur, tetapi juga memiliki empati dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan.
Selain itu, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan haji. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan diambil, bagaimana anggaran digunakan, serta bagaimana pemerintah menindaklanjuti berbagai temuan selama pelaksanaan haji. Keterbukaan bukan hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
Haji adalah ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan finansial. Banyak jemaah menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Sebagian besar mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit sepanjang hidup mereka. Karena itu, negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap jemaah.
Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup diukur dari jumlah jemaah yang berangkat dan pulang dengan selamat. Keberhasilan sejati adalah ketika setiap musim haji menghasilkan perbaikan yang nyata dibanding tahun sebelumnya. Evaluasi harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar formalitas administratif.
Sudah saatnya evaluasi Haji 2026 menjadi titik awal pembenahan yang lebih serius. Jangan sampai catatan yang sama kembali muncul pada musim haji berikutnya. Sebab pelayanan haji bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani warganya menjalankan salah satu ibadah paling penting dalam kehidupan mereka.
Oleh: rendy fitria reza, wartawan beritalima
