SURABAYA, beritalima.com | Fenomena kredit berbunga kecil (3 persen) yang digagas oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, mampu mendongkrak perekonomian dan meningkatkan APBD, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Pengakuan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Jawa Timur Fuad Benardi. Bahkan politisi PDI-P ini menyebutkan bahwa Prokesra selama ini telah menjadi pilar utama penyokong modal bagi UMKM di Jawa Timur melalui subsidi bunga kredit.
Yang menjadi perhatian, di APBD tahun 2026 Prokesra malah dihapus. Sehingga penghapusan alokasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dalam APBD Jawa Timur 2026 memicu sorotan tajam dari anggota parlemen.
Anggota Komisi C DPRD provinsi Jawa Timur tersebut mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera menyiapkan skema pembiayaan pengganti agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak kehilangan akses modal berbunga rendah.
Menurut Fuad, Prokesra selama ini telah menjadi pilar utama penyokong modal bagi UMKM di Jawa Timur melalui subsidi bunga kredit. Oleh karena itu, berakhirnya program ini tidak boleh mengorbankan para pelaku usaha di daerah.
Fuad Benardi menegaskan bahwa hilangnya anggaran Prokesra pada APBD 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Ia menilai program yang sudah terbukti memberikan manfaat luas bagi masyarakat seharusnya memiliki keberlanjutan.
”Ke depan kita harus lebih teliti dalam melakukan perencanaan agar program-program unggulan Pemprov tetap bisa dirasakan masyarakat. Pelaku UMKM di Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya akses permodalan berbunga murah,” ujar Fuad.
Fuad mendorong Pemprov Jatim untuk segera memastikan hadirnya program alternatif dengan manfaat yang serupa. Ia mengingatkan bahwa kemudahan akses modal adalah kunci utama dalam menjaga daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi yang dinamis saat ini.
Dukungan pembiayaan yang terjangkau diyakini mampu mendongkrak kapasitas produksi, memperluas pasar, sekaligus membuka lapangan kerja baru di Jawa Timur.
”DPRD berharap tetap ada skema pembiayaan yang memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses kredit. Yang terpenting proses pengajuannya sederhana, tidak berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tegas putra sulung mantan Wali Kota Surabaya dan menteri sosial Tri Rismaharini ini.
Fuad berharap Pemprov Jawa Timur dapat bergerak cepat menghadirkan solusi konkret. Dengan keberlanjutan program pembiayaan murah, sektor UMKM diharapkan tetap kokoh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(Yul)
