SURABAYA, beritalima.com | Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Fuad Benardi menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang merubah system mekanisme pendataan desil yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini menuturkan, perubahan data yang sangat signifikan dibandingkan dengan sensus yang selama ini digunakan sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan, menimbulkan berbagai macam konflik di masyarakat.
Menurut putra sulung mantan menteri sosial Tri Rismaharini ini, patokan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam memetakan golongan masyarakat, dilihat dari data yang ada di bank.
“Pemerintah melihat rekam jejak masyarakat dari data yang ada di bank. Melalui berbagai macam pinjaman itulah pemerintah memutuskan kebijakan dalam penataan data Desil,” terang politisi PDI-P tersebut.
Padahal berbagai macam pinjaman tersebut tentu memiliki fungsi yang berbeda. Banyak masyarakat kelas bawah memiliki pinjaman kredit sepeda motor, bukan berarti mereka orang mampu.
“Sebagian besar motor yang dibeli melalui kredit, digunakan untuk aktivitas mencari nafkah. Ada yang untuk gojek, ada yang untuk jualan sayur keliling, ada yang digunakan untuk berdagang. Jadi seharusnya pemerintah tidak menggunakan analisa tersebut untuk menentukan Desil,” tukasnya.
Fuad menjelaskan, metode lama dinilai lebih pantas untuk memetakan golongan masyarakat yang datanya bisa digunakan untuk masyarakat penerima bantuan.
“Selama ini kita menggunakan ukuran dari UMK. Jika penghasilan mereka dibawah UMK ya selayaknya menerima bantuan. Karena biaya hidup dibawah UMK itu memang masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.
Fuad juga menyinggung pinjaman masyarakat di Mekaar, BTPN, atau MBK yang lebih mudah akses kreditnya, itu juga dijadikan patokan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan Desil.
“Padahal pinjaman itu kan nilainya kecil ya. Masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit itu sebagian besar digunakan untuk modal usaha, untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Jadi sangat tidak tepat kebijakan pemerintah yang menjadikan kredit sebagai tolak ukur memetakan Desil,” pungkasnya.(Yul)
