Jakarta, beritalima.com|- Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) disamping merenggut korban jiwa, tidak hanya menyisakan duka akibat korban jiwa, tapi hancurnya puluhan sekolah yang perlu segera didirikan sekolah darurat untuk melanjutkan pendidikan di daerah terdampak.
Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (15/8/), mencatat 47 orang meninggal dunia, merusak 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah tidak menjadikan rehabilitasi gedung sebagai satu-satunya ukuran pemulihan pendidikan.
Menurutnya, anak-anak korban bencana tetap membutuhkan tempat belajar meski sekolah mereka belum dapat digunakan. Pemerintah harus segera menyediakan ruang kelas darurat, terutama bagi siswa yang kini berada di lokasi pengungsian.
“Jangan sampai sekolah rusak membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” ujar Hetifah.
Hetifah mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada pendataan kerusakan fisik. Kondisi guru, peserta didik, meja dan kursi, perangkat pembelajaran, serta kebutuhan psikososial harus ikut dipetakan. Tanpa data yang lengkap, bantuan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” katanya.
Karena itu, Hetifah mendorong Kemendikdasmen memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah bencana.
Skema tersebut diperlukan agar pemerintah dapat bergerak cepat tanpa menunggu proses penganggaran yang berlarut ketika anak-anak sudah membutuhkan tempat belajar.
Ia meminta proses rehabilitasi nantinya tidak sekadar mengembalikan bangunan sekolah seperti semula. Pemulihan harus mencakup seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari fasilitas belajar hingga dukungan bagi siswa dan warga satuan pendidikan yang terdampak.
Komisi X DPR RI memastikan akan mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah. Bagi Hetifah, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada penyelamatan korban dan perbaikan infrastruktur. Pendidikan anak juga harus dipastikan tetap berjalan agar gempa tidak berubah menjadi gangguan belajar yang berkepanjangan.
“Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” tegas Hetifah.
Jurnalis: rendy/abri
