SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kukuhkan Shodiqin SH MM sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5/2026).
Hadir dalam acara ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Biro SDM. Momentum ini menjadi penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, hingga percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa program keluarga berencana tidak lagi dipahami sebagai pembatas jumlah anak, melainkan pengaturan jarak kelahiran demi menjaga kualitas kesehatan ibu dan anak.
Menurut Shodiqin, arahan tersebut sangat penting karena pengaturan jarak kelahiran berkaitan erat dengan upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang di sejumlah daerah masih cukup tinggi. “KB itu bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, risiko AKI dan AKB bisa ditekan,” ujarnya.
Ditambahkan, BKKBN kini memiliki tugas yang jauh lebih luas, tidak hanya menangani program keluarga berencana, tetapi juga persoalan kependudukan, pembangunan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan di Jawa Timur.
“BKKBN harus menggandeng semua mitra terkait karena bukan hanya mengurusi masalah KB, tetapi juga masalah kependudukan dan pembangunan keluarga,” kata Shodiqin. Sebagai langkah awal, lanjut dia, Kemendukbangga/ BKKBN Jatim akan roadshow dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam kesempatan ini, Shodiqin juga memaparkan capaian indikator kependudukan Jawa Timur yang dinilai cukup baik di tingkat nasional. Salah satunya adalah Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah kelahiran perempuan yang kini berada di angka 1,9. Angka ini berada di bawah target nasional yang sebesar 2,1. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga stabilitas angka tersebut agar tidak mengalami kenaikan maupun penurunan signifikan.
Selain TFR, capaian penurunan stunting di Jawa Timur juga mendapat perhatian serius. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Jatim berada di angka 14,7 persen dan menjadi terendah kedua secara nasional setelah Bali. Capaian tersebut harus terus dijaga melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Persoalan tingginya angka pernikahan dini di sejumlah wilayah Jawa Timur, menurutnya, menjadi tantangan serius. Faktor budaya dan tradisi masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. “Di daerah tertentu masih ada kultur budaya yang memengaruhi tingginya pernikahan dini. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tuturnya.
Untuk menekan angka pernikahan dini, BKKBN Jatim akan memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pondok pesantren guna memberikan edukasi terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dia optimis Jawa Timur mampu menjadi salah satu provinsi penyangga utama program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
Untuk itu, Shodiqin berharap dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Jawa Timur. “Kami berharap dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar target-target nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga dapat tercapai di Jawa Timur,” pungkasnya. (Gan)
Teks Foto: Gubernur Jawa Timur kukuhkan Shodiqin SH MM sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5/2026).
