MADIUN, beritalima.com- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop 7 Madiun menjalin perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, Rabu 15 Juli 2026.
Penandatanganan ini dilakukan oleh VP Daop 7 Madiun, Ali Afandi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaidi.
“Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daop 7 Madiun. Salah satu prinsip kerja kami adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG), sehingga kerja sama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum,” ujar VP Daop 7 Madiun, Ali Afandi.
Ali juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama dengan Kejari Kota Madiun sebagai upaya memperkuat pendampingan hukum, khususnya dalam penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini diharapkan dapat membantu Daop 7 Madiun dalam mendapatkan:
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaidi, menyampaikan, kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum, termasuk pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum terkait aset negara.
“Melalui kesepakatan bersama ini, kejaksaan siap memberikan bantuan hukum kepada KAI dalam penyelamatan aset, termasuk apabila terdapat gugatan maupun sengketa hukum. Kami berharap upaya penyelamatan aset KAI dapat dimulai dari wilayah Kota Madiun sebagai langkah awal dalam mengembalikan aset sesuai dengan peruntukannya,” ucap Komaidi.
Sementara itu, Manager Humas Daop 7 Madiun, Tohari, mengungkapkan, melalui sinergi dan hubungan baik yang terus diperkuat ini, kedua belah pihak berharap kolaborasi ini dapat berjalan berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi dunia perkeretaapian.
“Terutama, dalam menjaga aset negara dan memajukan moda transportasi kereta api sebagai kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Tohari. (Hms/editor Dibyo).
