Jakarta, beritalima.com| – Pada 10 Agustus 2026 para aktifis pergerakan kebangsaan, antara lain : Dubes Nurrahman Oerip, Didiek Poernomo, Prof.TB Massa, Muslim Arbi, Dr. Ichsanuddin Noorsyi, DR. Mulyadi, Sutoyo Abadi, Gamari Sutrisno, Dewi Arilaha, Airvin Hardani, Mikhael Sinaga, Burhan Rosjidi dan lain-lain berkumpul di Lontong Medan Labuhan Deli, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk memperingati tiga windu atau 24 tahun ditetapkannya UUD baru, UUD NRI 1945 alias UUD 2002 alias UUD’45 Palsu yang dilakukan oleh para penghianat, kaki tangan asing, londo ireng yang disusupkan di MPR khususnya di Panitia Ad Hoc 1 MPR periode 1999 – 2004, sehingga kedaulatan rakyat dirampas oleh partai politik.
Disebut dirampas, karena pada UUD’45 Palsu yang punya hak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah partai atau gabungan partai yang ada di Senayan, sehingga rakyat hanya dipinjam suaranya sebagai alat untuk membuat persepsi bahwa presiden dan wakil presiden adalah pilihan rakyat.
Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai atau gabungan partai tersebut kemudian dilegalkan dalam pemilihan presiden langsung. Disinilah Komisi Pemilihan Umum mengambil peran yang dominan untuk mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden yang patut diduga sudah disiapkan siapa yang harus jadi Presiden dan Wakil Presiden.
Semua institusi negara produk UUD’45 Palsu seperti Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan untuk memperkuat terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditetapkan tadi. Seperti diketahui, penggantian UUD’45 diiniasi oleh National Democratic Institute yang dipimpin Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri USA dengan proxy utamanya Center For Electoral Reform (Cetro), dipimpin oleh Smita Notosusanto kemudian digantikan oleh Hadar Nafis Gumay, Cetro bergabung dengan 17 LSM atau Ornop lain dalam Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru.
Kemudian Hadar Nafis Gumay menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Meski bukan Ketua, tapi dia menandatangani kerjasama dengan pihak Australia untuk program digitalisasi perhitungan hasil pemilu termasuk pilpres. Ketika Ketua KPU Husni Kamil Malik berniat melakukan investigasi forensik terhadap hasil pemilu, secara mendadak Husni meninggal dunia.
Dengan informasi ini patut diduga, hasil pemilu sudah didisain hasilnya. Sehingga menjadi lelucon di luar negeri bahwa hasil pemilu di Indonesia sudah diketahui hasilnya sebelum penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Inilah catatan penting bagi kita yang mencintai bangsanya.
Meminjam istilah DR.Mulyadi disebut para bangsawan, agar bisa mengalahkan pertarungan dengan mereka yang sudah menghancurleburkan semua sistem berbangsa dan bernegara yang menurut DR.Mulyadi disebut para penghianat atau maaf “bangsat”.
Para penghianat sedang berusaha menyempurnakan kerusakan moral bangsa dan semua sistem bernegara melalui tangan Jokowi dengan dinastinya termasuk Gibran. Mereka merasa menang sehingga bisa berbuat apa saja untuk merusak cita-cita Proklamasi Bangsa Indonesia, Kedaulatan rakyat betulk-betul dirampas oleh peran partai politik. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Oleh: Zulkifli S. Ekomei, pegiat konstitusi dan kebangsaan
