Kemenlu-Pushidrosal Sepakat Perkuat Diplomasi Maritim Nasional

  • Whatsapp
Wamenlu saat bertemu Danpushidrosal, kedua lembaga sepakat perkuat diplomasi maritim nasional

Jakarta, beritalima.com| – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) Bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sepakat perkuat diplomasi maritim nasional. Hal ini dibahas saat  Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno beserta jajaran Kemenlu berkunjung ke Markas Komando Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara (3/8).

Kedatangan Wakil Menteri Luar Negeri disambut langsung Danpushidrosal Laksamana Madya TNI  Budi Purwanto, Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan beserta Pejabat Utama Pushidrosal.

Pertemuan dalam suasana hangat dan konstruktif ini sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang kemaritiman nasional, menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dengan dukungan data hidro-oseanografi guna menjaga kedaulatan serta memperkuat posisi Indonesia di forum maritim internasional.

Laksdya Budi antara lain menyampaikan, sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal memiliki peran sangat strategis, tak hanya mendukung operasi pertahanan negara dan keselamatan navigasi pelayaran, tapi juga sebagai penyedia data dan informasi hidro-oseanografi sebagai landasan penting diplomasi maritim Indonesia, termasuk penegasan batas-batas wilayah laut di tingkat internasional.

Pertemuan tersebut menjadi momentum yang sangat bernilai untuk meningkatkan komunikasi koordinasi dan pemahaman bersama atas berbagai isu strategis dan krusial yang menjadi perhatian antara Kemenlu dan Pushidrosal. Sinergi antara diplomasi luar negeri dan data survei hidro-oseanografi yang akurat adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan  serta hak berdaulat negara kesatuan republik indonesia di wilayah laut.

Diharapkan Laksdya Budi, agar Pushidrosal dan Kemenlu dapat terus memperkuat kolaborasi, khususnya pemanfaatan data hidro-oseanografi, perundingan perbatasan laut antarnegara, penguatan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), serta pengelolaan tata kelola maritim secara holistik dan siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk penyediaan data pemetaan maritim, dukungan teknis, maupun pertimbangan kepakaran hidro-oseanografi guna mendukung tugas-tugas diplomasi Kemenlu RI di panggung internasional.

Jurnalis: dedy/abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait