Jakarta, beritalima.com| – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan hasil tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga merangkap pekerjaan dan pihak Kemensos akan menagihnya.
Dari lebih dari 1.600 pendamping direkomendasikan BPK untuk didalami, Kemensos memverifikasi lebih dari 800 orang. Hasilnya, sebanyak 144 pendamping terbukti bekerja penuh waktu di instansi atau tempat lain dan diwajibkan mengembalikan seluruh penghasilan yang diterima selama menjalani double job.
“Dari jumlah itu, 144 lebih pendamping PKH bekerja penuh waktu di tempat lain. Itu pelanggaran berat, sehingga mereka harus mengembalikan uang yang diterima selama menjalani double job kepada negara,” ucap Gus Ipul kepada media usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI (15/7).
Menurut Gus Ipul, lebih dari 600 pendamping lainnya diketahui hanya bekerja paruh waktu. Saat masih berstatus tenaga honorer, kondisi tersebut masih diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu tugas sebagai pendamping PKH. Namun setelah seluruh pendamping diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), aturan melarang mereka memiliki pekerjaan lain, termasuk pekerjaan paruh waktu.
Ia menegaskan seluruh temuan BPK ditindaklanjuti melalui action plan yang rinci. Selain memperbaiki tata kelola keuangan, Kemensos memanfaatkan hasil audit sebagai dasar pembenahan sistem pengawasan. Gus Ipul menyebut dukungan Komisi VIII DPR RI dibutuhkan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dijalankan secara tuntas.
Dalam kesempatan sama, Gus Ipul menjelaskan penanganan terhadap Siti Malik cucu dari sayuti melik (Pahlawan Nasional) yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mengatakan Kemensos baru mengetahui kondisi tersebut setelah kasusnya mencuat, lalu segera mengirim tim rehabilitasi sosial untuk melakukan asesmen dan membawa yang bersangkutan ke Sentra Kemensos di Bekasi.
Menjawab sorotan mengapa keluarga tersebut sebelumnya luput dari perhatian pemerintah, Gus Ipul mengakui persoalan utama terletak pada kualitas data. Karena itu, Kemensos sejak setahun terakhir melakukan konsolidasi data nasional atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial dapat terdeteksi lebih cepat.
Di luar isu Kemensos, Gus Ipul yang juga menjadi Ketua Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan proses pemilihan Ketua Umum PBNU terbuka bagi seluruh kader. “Presiden memahami tradisi Nahdlatul Ulama dan memberikan sepenuhnya kepada para muktamirin untuk bermusyawarah. Saya kira benar, Presiden tidak akan turut campur dalam proses Muktamar,” ungkapnya.”
Jurnalis: rendy/abri
