JAKARTA, beritalima.com – Mencuatnya dugaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita yang berbau solar memicu perhatian serius di tingkat parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab dugaan pencemaran tersebut. Ia menegaskan, persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas produk, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi itu menilai pemerintah tidak boleh menganggap kasus tersebut sebagai persoalan biasa. Menurutnya, apabila dugaan itu terbukti benar, sumber pencemaran harus segera diungkap agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Jika benar terdapat MinyaKita yang berbau solar, pemerintah tidak boleh menganggapnya sebagai kasus biasa. Produk pangan yang diduga terkontaminasi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan harus segera ditelusuri sumber masalahnya,” tegas Nasim dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).
Politikus PKB itu meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan penelusuran secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi. Menurutnya, investigasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir untuk memastikan titik terjadinya dugaan pencemaran.
“Pemerintah melalui kementerian terkait perlu mengusut apakah pencemaran terjadi saat proses produksi, pengemasan, penyimpanan, atau distribusi. Hasil investigasi harus diumumkan secara transparan agar tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya.
Nasim juga menilai kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan mutu MinyaKita. Pengawasan, kata dia, tidak cukup hanya memastikan harga dan volume sesuai ketentuan, tetapi juga harus menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.
“Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas tidak boleh hanya fokus pada harga dan volume, tetapi juga harus memastikan keamanan pangan sesuai standar,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam proses produksi atau distribusi.
“Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, pelaku harus dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku agar menimbulkan efek jera. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan ada kasus serupa dengan pola yang berbeda,” tandasnya.
Nasim menambahkan, MinyaKita merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keamanan produknya harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap program tersebut tetap terpelihara.
“MinyaKita merupakan program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau. Karena itu, kualitas produk harus dijaga agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap program tersebut,” pungkasnya. (*)
