ACEH, Beritalima.com ( Ketua Relawan Pandawa Lima Koordinator Wilayah Aceh, Gumarni, S.H., M.Si., menilai mentalitas sejumlah kepala daerah yang terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat merupakan penyakit kronis yang harus segera diakhiri. Pernyataan tersebut disampaikannya di Aceh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Gumarni, di tengah kondisi fiskal negara yang semakin ketat serta tekanan ekonomi global, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat, tetapi mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerahnya.
Ia mengatakan, selama ini masih banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang berorientasi pada besarnya dana yang dikirim dari Jakarta. Padahal, setiap daerah memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap jengkal tanah di daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena lebih banyak menunggu bantuan daripada bekerja menciptakan sumber-sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Menurutnya, tugas utama kepala daerah bukan sekadar mengelola dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha masyarakat dan pengusaha lokal.
Ia menilai kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga perputaran uang terjadi di daerah. Dengan demikian, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan berkembang dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Gumarni juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai terlalu mudah membuka ruang bagi investor dari luar tanpa memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lokal. Kondisi tersebut, katanya, justru berpotensi melemahkan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Menurutnya, investasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah, bukan mengalirkan keuntungan keluar daerah. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus memastikan investasi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.
Ia menegaskan bahwa kemandirian daerah hanya dapat terwujud apabila pemimpinnya memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam secara profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, Gumarni mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak dalam lingkaran orang-orang yang hanya memberikan pujian tanpa menghadirkan solusi. Menurutnya, pemimpin membutuhkan tim yang mampu bekerja dan mengeksekusi program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, apabila persoalan kesejahteraan rakyat terus diabaikan, maka berbagai persoalan sosial berpotensi muncul dan mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan daerah.
“Pemimpin daerah harus menjadi pelindung rakyat dan penggerak ekonomi daerah. Jika kesejahteraan masyarakat terus diabaikan, maka stabilitas sosial akan terganggu.
Karena itu, kepala daerah harus berani mengelola potensi daerah demi kemakmuran rakyat, bukan hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat,” tutup Gumarni.”(**)
