SURABAYA, beritalima.com | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memperkuat dakwah dan edukasi kepada masyarakat guna mendukung upaya pencegahan HIV sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus, Komisi, Badan, dan Lembaga MUI Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 di Aula Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7/2026).
Acara itu dihadiri Ketua MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Andy Karyono, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, serta seluruh pengurus MUI Jawa Timur yang dikukuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama turut dilantik sebagai Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur masa khidmat 2025–2030.
Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan tantangan kesehatan masyarakat saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama dan organisasi keagamaan.
Menurutnya, dakwah yang dilakukan MUI memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun ketahanan keluarga, memperkuat nilai-nilai moral, serta meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan sosial dan kesehatan, termasuk pencegahan HIV.
“Pemerintah tidak sanggup mengatasi semua persoalan masyarakat sendirian. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan MUI agar edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Ia juga menyinggung masih adanya kasus HIV yang memerlukan perhatian bersama. Karena itu, Khofifah berharap MUI dapat memperluas dakwah yang menyentuh kehidupan keluarga, generasi muda, dan masyarakat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan keagamaan.
Selain isu HIV, Khofifah mengingatkan berbagai tantangan sosial lain yang dihadapi masyarakat, seperti paparan pornografi pada anak, kesehatan mental, hingga meningkatnya dispensasi perkawinan. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, ulama, dan organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar menegaskan kepengurusan MUI Jawa Timur periode 2025–2030 akan memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengatakan MUI Jawa Timur berkomitmen menghadirkan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan umat melalui penguatan edukasi, pelayanan keagamaan, dan pembinaan masyarakat.
Pengukuhan Pengurus MUI Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mendukung pencegahan HIV, membangun ketahanan keluarga, serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Jawa Timur.(Yul)
