Jakarta, beritalima.com| – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini kritisi masih lemahnya koordinasi lintas sektoral tata kelola destinasi wisata nasional yang diperankan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kemenpar, pemerintah daerah dan pengelola wisata menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Novita saat kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5) lalu. Ia mengatakan, peran pemerintah, khususnya Kemenpar, sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resminya (29/5).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Kemenpar harus mampu menjadi komunikator utama menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah. Dengan koordinasi yang kuat, tambahnya, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.
“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” terangnya.
Politisi Dapil 7 Jawa Timur itu menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.
Jurnalis: rendy/abri
