Jakarta, beritalima.com| – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Hal tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta (22/9).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Disebutkan Airlangga TPT sumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.
Sejumlah langkah strategis akan mengawal penguatan daya saing industri TPT, termasuk harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan masuknya bahan baku, serta penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.
“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” jelasAirlangga.
Selain aspek perdagangan dan bahan baku, Airlangga menyebut rapat juga membahas terkait fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” ungkapnya.
Jurnalis: abri/dedy, sumber: setneg
