GRESIK, beritalima.com – Upaya mempercepat peningkatan kualitas jalan poros desa (JPD) di Kabupaten Gresik terus didorong berbagai pihak.
Menyikapi masih rendahnya tingkat kemantapan JPD yang baru mencapai 69 persen, Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) bersama DPRD Gresik akan menggelar dialog publik untuk merumuskan solusi percepatan pembangunan infrastruktur desa.
Dialog bertema “Sinergi DPRD Gresik dan KWGe Dalam Mengawal Jalan Poros Desa” itu dijadwalkan berlangsung di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada 2 Juni 2026.
Kegiatan tersebut akan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, di antaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan kondisi jalan poros desa saat ini memang menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
“Jalan poros desa ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kalau akses jalannya baik, maka mobilitas warga lancar dan dampaknya ekonomi desa juga ikut tumbuh,” ujarnya, Senin (31/05/2026).
Syahrul menegaskan DPRD Gresik berkomitmen mendukung percepatan penanganan jalan poros desa melalui penguatan alokasi anggaran pembangunan.
“Selama ini memang belum semua ruas mendapatkan perhatian optimal. Melalui dialog ini kami berharap muncul solusi bersama sehingga pembangunan jalan poros desa benar-benar menjadi prioritas,” tambah politisi muda PKB tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua KWGe Miftahul Arif menilai tema dialog yang diangkat sangat relevan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, masih banyak ruas jalan poros desa yang memerlukan penanganan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
“Selain menghadirkan pemangku kebijakan, kami juga mengundang kepala desa agar bisa duduk bersama membahas kondisi riil jalan poros desa di Gresik,” katanya.
Jurnalis CNN Indonesia itu menambahkan, forum dialog publik tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran informasi sekaligus wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur desa.
“Kami berharap dialog nanti berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan gagasan yang konstruktif untuk pembangunan jalan poros desa,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan JPD. Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kepala Bidang Bina Marga Eddi Pencoro mengungkapkan bahwa pada APBD 2026 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk perbaikan jalan poros desa.
Selain itu, dalam Perubahan APBD 2026 juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar yang difokuskan untuk penanganan JPD.
“Ada 22 ruas di APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan di P-APBD khusus perbaikan jalan poros desa. Fokus kami di wilayah selatan karena kerusakan cukup parah ada di sana,” ungkapnya.
Menurut Eddi, sebagian besar pekerjaan perbaikan jalan akan menggunakan konstruksi betonisasi karena dinilai lebih mampu menahan beban kendaraan dan memiliki usia layanan yang lebih panjang.
“Harapannya jalan yang dibangun nantinya lebih awet dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya. (Ron)
