Layanan KA Ekonomi PSO KAI Daop 7 Madiun, Blitar-Kiaracondong Bandung Tak Sampai Rp 100 Ribu

  • Whatsapp

MADIUN, beritalima.com- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur, bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui pengoperasian Kereta Api Public Service Obligation (PSO).

Manager Humas Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan, KAI secara konsisten menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendukung mobilitas harian yang efisien.

“Sebagai bagian dari pelayanan publik yang selaras dengan nilai nilai Astacita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tetap menyediakan layanan kereta api PSO jarak jauh dengan tarif yang sangat terjangkau,” terang Tohari, Selasa 26 Mei 2026.

Kereta api ekonomi jarak jauh PSO di wilayah Daop 7 Madiun, diantaranya KA Kahuripan (Blitar-Kiaracondong PP) dengan tarif Rp.80.000-Rp.84.000.

Tohari menambahkan, volume pengguna kereta api subsidi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2025, jumlah pelanggan kereta api PSO di wilayah Daop 7 Madiun mencapai 239.223 penumpang.

Tren positif ini berlanjut pada periode Januari–April 2026, di mana jumlah okupansi penumpang KA PSO menyentuh angka 86.400 penumpang, naik 21persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2025 yang melayani total 71.326 penumpang
.
“Data pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi, yang terbukti tetap mengedepankan kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kehadiran kereta api ekonomi bersubsidi ini dirancang untuk mendukung perekonomian rakyat dengan memperluas keterjangkauan mobilitas antardaerah, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan moda transportasi yang hemat biaya.

“Penyediaan layanan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong peralihan masyarakat ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutupnya. (Hms/editor Dibyo).

Foto/ist

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait