Jakarta, beritalima.com| – Legislator/Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan anggaran negara sekadar instrumen belanja rutin tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dalam pembahasan program dan anggaran 2027 bersama mitra kerja Komisi VIII (9/6), Selly menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab oleh usulan program pemerintah.
Menurut Selly, pengentasan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, hingga penguatan ketahanan sosial di tingkat desa harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran. Ia menilai besarnya anggaran negara tidak akan berarti jika belum mampu menjawab persoalan riil yang masih dihadapi masyarakat.
“Anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada belanja rutin. Harus ada keberpihakan yang jelas terhadap persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas,” kata Selly.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap pola penganggaran yang selama ini masih kerap diukur dari tingkat penyerapan belanja, bukan dari dampak yang dihasilkan. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Selly menegaskan penghematan tidak boleh mengorbankan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam penilaian Selly, efisiensi seharusnya dilakukan pada biaya administrasi dan belanja pendukung, bukan memangkas program bantuan sosial, perlindungan perempuan dan anak, maupun penanggulangan bencana. “Prinsipnya spending better, bukan spending less. Setiap rupiah anggaran harus memiliki indikator manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia memberikan catatan khusus terhadap efektivitas program bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, persoalan klasik seperti akurasi data penerima manfaat dan lemahnya integrasi antarprogram masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Prioritas ke depan adalah penyempurnaan data terpadu, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sorotan lain disampaikan Selly terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Meski pemerintah dinilai telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program dan regulasi, Selly menilai masih terdapat kesenjangan besar antara kebijakan di atas kertas dan kondisi layanan di lapangan.
Jadi, persoalan perlindungan perempuan dan anak tidak cukup diselesaikan melalui regulasi semata. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas layanan pengaduan, rumah aman, pendampingan korban, rehabilitasi, hingga kualitas sumber daya manusia yang menangani kasus-kasus kekerasan di daerah.
Pesan tegas disampaikan Selly kepada pemerintah agar anggaran 2027 tidak lagi terjebak pada orientasi administratif. Ia menegaskan keberhasilan program negara harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari laporan penyerapan anggaran.
Jurnalis: rendy/abri
