JAKARTA, beritalima.com | Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, dan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng memberikan tanggapan atas pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Keduanya menyoroti aspek berbeda dari pidato Presiden Prabowo. Lia memberikan apresiasi terhadap capaian Mahkamah Agung (MA) dalam mempercepat penyelesaian perkara, sementara Komeng menanggapi program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Lia Istifhama Apresiasi Kinerja Mahkamah Agung
Lia Istifhama menilai capaian MA dalam menyelesaikan perkara menjadi langkah positif untuk memperkuat kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa MA menangani 38.148 perkara, dengan 37.973 perkara telah diputus. Produktivitas penyelesaian perkara tersebut mencapai 99,54 persen.
Selain itu, sebanyak 35.728 perkara atau 96,74 persen berhasil diselesaikan pada tahap minutasi dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Menurut ning Lia, capaian tersebut patut diapresiasi karena kecepatan penyelesaian perkara memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum yang diterima masyarakat.
“Seperti yang disampaikan Presiden, apresiasi terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, patut diberikan karena penyelesaian perkara yang cepat merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan. Sebab, ketika perkara terlalu lama diselesaikan, ketidakadilan juga berpotensi diperpanjang,” ujar Ning Lia.
Meski demikian, senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar kecepatan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan kualitas putusan.
Menurutnya, proses peradilan tetap harus mengedepankan ketelitian, independensi, transparansi, serta prinsip keadilan.
“Yang kami harapkan juga kecepatan penyelesaian perkara harus tetap dibarengi dengan ketelitian, independensi, dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan,” tegasnya.
Ning Lia menilai angka produktivitas MA tidak seharusnya hanya menjadi capaian administratif lembaga. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan peradilan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan adil.
“Angka 99,54 persen tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat merasakan dampaknya. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat angka produktivitas, tetapi juga harus merasakan bahwa proses peradilan semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” kata Ning Lia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim.
Presiden menegaskan bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak boleh hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan maupun sumber daya.
“Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim,” tegas Prabowo.
Ning Lia menilai pesan tersebut sangat penting. Menurutnya, peningkatan kinerja peradilan harus berjalan beriringan dengan penguatan independensi kekuasaan kehakiman.
Kecepatan penyelesaian perkara merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, sementara kualitas putusan dan kemandirian hakim menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan.
Ia juga menilai perhatian terhadap kesejahteraan hakim merupakan bagian penting untuk menjaga independensi dan profesionalitas lembaga peradilan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan peradilan bukan hanya seberapa banyak perkara yang diselesaikan, tetapi juga seberapa besar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa keadilan,” pungkas Ning Lia.
Sementara itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng memberikan tanggapan berbeda terhadap pidato Presiden Prabowo.
Komeng menilai sejumlah program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.
Namun, ia menyoroti persoalan implementasi program di lapangan.
“Sebenarnya semua program presiden itu bagus cuma yang kerjanya aja pada kagak bener,” kata Komeng berseloroh di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Komeng juga berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin baik. Ia turut menyinggung sosok Sudaryono yang kini memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
“Makanya mudah-mudahan yang sekarang, Mas Dar ya? Mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus. Kopdes juga bagus, apalagi Komeng,” katanya sembari tertawa.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG dengan perbaikan dan efisiensi.
“Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu faktor paling menentukan bagi masa depan Indonesia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi, menjadi perhatian penting pemerintah.
“Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, program MBG diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan gizi buruk yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Prabowo menyebut prevalensi gizi buruk di beberapa tempat masih mencapai sekitar 25 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena dapat menghambat perkembangan anak.
Presiden menegaskan bahwa persoalan gizi bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu,” tegas Prabowo.
Tanggapan Lia Istifhama dan Komeng menunjukkan dua sisi penting dari pidato Presiden Prabowo.
Lia menyoroti sektor hukum dan peradilan dengan menekankan pentingnya kecepatan, kualitas, independensi, dan rasa keadilan. Sementara Komeng menyoroti pelaksanaan program pemerintah agar kebijakan yang dinilai baik benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari angka capaian maupun besarnya program yang dibuat. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pemerintahan.
Sidang Tahunan MPR RI 2026 pun menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk mengawal berbagai program dan kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.(Yul)
