SURABAYA, beritalima.com | Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati mengaku sepanjang perjalanannya bertemu dengan masyarakat, terutama warga Surabaya, sebagian besar yang dikeluhkan mereka terkait sekolah.
Menurut ketua fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini, selama puluhan tahun di Surabaya belum pernah dibangun lagi sekolah SMA dan SMK negeri. Sementara jumlah penduduk setiap tahun meningkat.
“Miris sebenarnya. Puluhan tahun sekolah SMA dan SMK negeri ya itu-itu saja. Belum ada penambahan bangunan gedung sekolah SMA dan SMK negeri. Ini Surabaya lho, kota besar kedua di Indonesia, warganya juga terbanyak setelah Jakarta,” terang perempuan cantik berhijab yang selalu tampil penuh energik ini.
Anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini menuturkan, sebenarnya peluang untuk membangun gedung sekolah SMA dan SMK negeri bisa terwujud.
“Mungkin masih membutuhkan proses, tetapi setidaknya perencanaan itu harus ada. Minimal di setiap kecamatan ada sekolah SMA dan SMK negeri. Karena bagaimanapun, warga Surabaya ini sangat banyak, jadi skala prioritas yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya untuk membangun gedung sekolah SMA dan SMK negeri,” jelas Lilik.
Lilik menegaskan bahwa kebutuhan akan sekolah SMA dan SMK negeri sudah sangat mendesak. Terutama karena sekolah-sekolah swasta di kota besar seperti Surabaya ini biayanya sangat mahal.
“Warga Surabaya masih banyak yang belum mampu secara finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Jadi saya atas nama warga Surabaya meminta pemerintah provinsi Jawa Timur membuka peluang bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya membangun gedung sekolah SMA dan SMK negeri,” tukasnya.
Lebih lanjut Lilik mengungkapkan, jika belum bisa mendirikan SMA dan SMK negeri, setidaknya APBD provinsi Jatim bisa mengcover untuk membiayai anak-anak sekolah di swasta.
“Melalui beasiswa. Benar-benar sekolahnya gratis. Jadi orang tua tidak berebut mendapatkan sekolah untuk anak-anaknya. Mereka pilih sekolah negeri kan karena sekolahnya gratis. Masalah mutu, itu otomatis ya, karena sekolah negeri memiliki standar kualifikasi, jadi standar itulah yang harus juga diterapkan di sekolah swasta supaya orang tua merasa nyaman,” tandasnya.
Lilik menambahkan, sebenarnya banyak sekali anggota DPRD, baik DPRD kota maupun provinsi dan juga anggota DPR RI yang bersedia secara gotong royong untuk membangun gedung sekolah SMA dan SMK negeri.
“Kita rame-rame urunan. Gotong royong membangun sekolah. Kemudian urusan teknis nya bagaimana konsep sekolah tersebut, kita serahkan kepada pemerintah. Termasuk segala fasilitas, gaji guru dan kurikulum nya, itu urusan pemerintah,” pungkasnya.(Yul)
