SURABAYA, beritalima.com | Ketua fraksi PKS DPRD provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati mengingatkan, banyaknya konten di media sosial yang menggiring opini masyarakat untuk melawan hukum, Lilik meminta agar masyarakat jangan mudah terpancing.
Kebenaran issue tersebut tidak terbukti, karena itu Lilik mendesak pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap para konten kreator yang menyebarkan berita hoax.
Menurut anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini, ajakan untuk melakukan demo besar-besaran di HUT RI ke-81, serta tidak memasang bendera merah putih, merupakan tindakan melawan hukum.
“Masyarakat jangan mudah terpancing, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan yang tidak benar. Jika kondisi negara dalam keadaan tidak baik, banyak kerusuhan terjadi dimana-mana, kondisi ekonomi kita juga akan terpuruk. Kalau perekonomian negara terancam, maka keselamatan kita juga tidak baik-baik saja,” tukasnya.
HUT RI ke-81 merupakan puncak peringatan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, jangan melakukan tindakan anarkis yang akan menodai makna dari kemerdekaan itu sendiri.
Lilik mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Saling menjaga keutuhan NKRI.
“Kalau ada yang merasa ingin menyampaikan aspirasinya, ide-ide tentang bagaimana mengatasi keruwetan kondisi ekonomi kita, silahkan dibicarakan dengan baik-baik,” sambungnya.
Lilik menambahkan, banyak jalur untuk menyampaikan aspirasinya, keluhan maupun sumber inspirasi melalui institusi yang sudah diatur oleh undang-undang.
“Datanglah ke kantor DPRD provinsi Jatim, sampaikan semua yang ingin diungkapkan. Bisa melalui surat resmi, bisa melalui temu muka, bisa dengan melakukan demo yang tertib dan nyaman. Semua pintu dalam menyampaikan aspirasinya, dijamin oleh undang-undang. Kalau anda sopan, kami segan,” pungkasnya.(Yul)
