PALEMBANG,
BeritaLima.Com
PT PLN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah di Sumatera Selatan telah menyepakati langkah konkret untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) periode 2026–2029.
“Kesepakatan ini dicapai dalam forum sinkronisasi yang berlangsung di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, pada
Rabu ( 16/09/ 2026).
Forum yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI ini bertujuan menyelaraskan data usulan lokasi, memastikan kesiapan lahan, serta memetakan penyelesaian perizinan, khususnya untuk jalur kelistrikan yang melintasi kawasan hutan atau area penggunaan lainnya.
Target Pembangunan dan Kesiapan Lokasi
Berdasarkan data terbaru dari PLN, terdapat 129 lokasi target Program Lisdes tahun 2026 di Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 lokasi dinyatakan siap untuk segera dilaksanakan dengan target penyelesaian mulai akhir tahun 2026 hingga kuartal pertama 2027.
Untuk mendukung elektrifikasi di 98 lokasi prioritas tersebut, PLN merencanakan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:
* Jaringan Tegangan Menengah (JTM): 141,18 kilometer sirkuit.
* Jaringan Tegangan Rendah (JTR): 193,94 kilometer sirkuit.
* Gardu Distribusi: Kapasitas total 5.450 kVA.
Sementara itu, untuk 14 lokasi lain yang secara geografis sulit dijangkau oleh jaringan eksisting, PLN menyiapkan alternatif elektrifikasi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pentingnya Sinkronisasi Data dan Perizinan
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Andriah Feby Misna, menekankan bahwa kelengkapan data dan kepastian status lahan menjadi kunci keberhasilan program. Ia menyatakan bahwa keterlambatan dalam aspek lahan dan perizinan dapat berdampak langsung pada jadwal konstruksi di lapangan.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada sinkronisasi data saja. Kita perlu memastikan status setiap lokasi, status lahannya, status perizinannya, dokumen yang masih diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya,” ujar Andriah.
Tantangan Lapangan dan Kolaborasi Lintas Sektor
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menjelaskan bahwa tantangan di lapangan bervariasi, mulai dari akses jalan yang belum memadai bagi kendaraan pengangkut material, lokasi di wilayah perairan, hingga persoalan tanam tumbuh dan perizinan kawasan hutan lindung maupun produksi.
“Bagi kami, listrik bukan sekadar jaringan dan tiang. Ketika listrik hadir, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, kegiatan produktif, hingga peluang mengembangkan usaha,” kata Diksi.
Diksi menambahkan bahwa pemerintah daerah memegang peran vital dalam validasi data, kepastian status lahan, pembukaan akses, penyelesaian masalah sosial/tanam tumbuh, serta fasilitasi perizinan. Dengan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, PLN, dan masyarakat, PLN optimistis hambatan teknis dan administratif dapat diselesaikan sebelum tahap konstruksi dimulai.
“Melalui sinergi ini, pelaksanaan Program Lisdes 2026–2029 diharapkan berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan pelosok Sumatera Selatan. ( Nn)
