Jakarta | beritalima.com – Gambut bukan sekedar lahan namun sebagai infrastruktur ekologis nasional, yqng memiliki banyak fungsi dan punya jasa besar bagi pelestarian lingkungan hidup yang dapat menyimpan karbon, menjaga tata air, melindungi keanekaragaman hayati, menopang penghidupan masyarakat, menjaga stabilitas iklim, dan melindungi kesehatan publik.
Ironisnya dikatakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat, saat Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut, yang digelar di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Jum’at (10/7/2026).
“Pekerjaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun sebetulnya dan ada laporan saya juga dari beberapa tahun yang lalu titik api itu banyak begitu ya, tapi sebenarnya dimitigasi dengan cara bertahap lebih kompak-lebih kompak akhirnya data itu menurun jumlah-jumlah titik api. Dan itu saya rasa satu kabar gembira, cuman menurun belum habis gitu loh. Nah yang paling ideal itu menurun sampai ke titik yang tidak akan terjadi lagi kebakaran,” tandas Menteri Jumhur Hidayat.
Lebih lanjut, Menteri LH/Kepala BPLH dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang dan kering akibat pengaruh fenomena El Nino. KLH/BPLH terus memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya melalui langkah pencegahan dan mitigasi yang dilakukan secara konsisten.
“Pencegahan menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan langkah mitigasi dilakukan secara konsisten agar tidak terdapat titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran,” tegas Jumhur kepada peserta Raker Pencegahan dan Antisipasi Karhutla pada Ekosistem Gambut.
Menteri Jumhur pun memastikan, bahwa di wilayah konsesi tidak boleh ada kebaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu strategi utama yang ditekankan KLH/BPLH adalah memperkuat tata kelola air gambut melalui pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga tinggi muka air tanah.
“Upaya pembasahan kembali (rewetting) menjadi langkah penting untuk mempertahankan ekosistem gambut tetap basah, tidak mudah terbakar, serta lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem,” terangnya.
Pendekatan tersebut dijelaskan Menteri, menjadi bagian dari strategi perlindungan ekosistem gambut sebagai salah satu benteng utama pencegahan karhutla. Hingga saat ini, pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola oleh 314 perusahaan, telah terbangun sebanyak 34.989 unit sekat kanal.
Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah dibangun 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk memperkuat fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
“Perusahaan juga kami minta ikut bertanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembasahan kembali lahan gambut di sekitar wilayah konsesinya. Pencegahan tidak berhenti pada batas administrasi konsesi, tetapi harus dilakukan bersama dalam satu bentang ekosistem,” pungkas Menteri Jumhur.
Jurnalis: dedy
