ILustarasi
KEPULAUAN SULA, beritaLima.com — Keluhan warga Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, terkait penyaluran minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan terus bergema. Warga menuding penyaluran tidak merata, di mana pihak tertentu, termasuk aparat desa, diduga lebih diutamakan dibanding masyarakat biasa yang justru sangat membutuhkan.
Berdasarkan pantauan dan laporan warga, saat jadwal penyaluran tiba, warga sudah sejak pagi hari mengantre berjam-jam. Namun antrean panjang warga biasa kerap dibiarkan menunggu, sementara pihak tertentu diduga langsung dilayani tanpa harus mengantre. Tak jarang pula, stok minyak tanah bersubsidi sudah dinyatakan habis sebelum giliran warga biasa tiba.
Pangkalan yang menjadi sorotan warga di Desa Fagudu antara lain: AGAPE, AL SUMBER, SUA DAWIKA, BERSEHATI, RIO RIZKI KAMPIS, EVENCO RANDI, dan BELIGA.
“Kami sudah antre dari pagi, tapi yang dapat justru orang-orang yang ‘dikenal’, termasuk aparat desa. Giliran kami, bilang sudah habis. Padahal kami yang paling membutuhkan untuk kebutuhan memasak sehari-hari,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya karena khawatir mendapat dampak buruk.
Keluhan serupa datang dari warga lain yang menilai penyaluran tersebut tidak transparan. Tidak ada daftar terbuka, tidak ada kepastian berapa liter yang diterima setiap warga, dan siapa yang dilayani terlihat sangat subjektif. Warga pun mempertanyakan, apakah tujuan subsidi tersebut benar-benar untuk meringankan beban masyarakat luas, atau justru berubah menjadi hak istimewa segelintir pihak.
“Subsidi itu uang rakyat, harus untuk rakyat. Kalau yang dapat hanya orang tertentu, lalu apa bedanya dengan jatah pribadi?” tegas warga.
Warga meminta pihak berwenang, mulai dari pengelola pangkalan hingga instansi terkait di Kabupaten Kepulauan Sula, untuk segera menindaklanjuti keluhan ini. Penyaluran harus transparan, merata, dan berdasarkan kebutuhan yang terdata, bukan berdasarkan kedekatan atau jabatan. Warga juga mendesak adanya pengawasan ketat agar bantuan yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat tidak dinikmati oleh segelintir pihak saja.
Sementara itu, saat berita ini diturunkan, upaya awak media mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Fagudu, MHD. Ali Duwila, melalui pesan WhatsApp, Rabu (2/9/2026), terkait dugaan aparat desa yang didahulukan di setiap pangkalan yang ada di Desa Fagudu, menemui jalan buntu nomor yang bersangkutan tidak aktif. Belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait. (DN)
