Jakarta, beritalima.com|- Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini mengkritisi Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat Rapat Kerja di Gedung Senayan, Jakarta (3/6). Ia mengingatkan agar Kemenpar tak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
“Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia [Tenggara]. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia,” kata Novita di hadapan jajaran Kemenpar.
Jadi, Novita mendesak agar dalam pertemuan berikutnya, Kemenpar wajib menyuguhkan data komparatif dengan negara-negara kompetitor tetangga. Hal ini krusial agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian (output) yang terukur, dan tidak sekadar habis untuk kegiatan promosi rutin.
Manfaat lainnya, guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita Hardini menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan.
Pertama, akselerasi konektivitas udara (air connectivity)m Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tak ditopang akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah. Ia mencontohkan perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung ke Manado, atau ke Kediri untuk kemudian menyokong destinasi di wilayah daerah pilihannya (Dapil), Trenggalek. Tanpa adanya konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan menumpuk di titik tertentu saja.
Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini. Komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, seringkali menemui jalan buntu. Kemenpar dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat.
Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke saerah demi PAD (pendapatan asli daerah). Para kepala daerah pada dasarnya sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal. Namun, pemerintah pusat harus memberikan timbal balik berupa keluwesan atau kewenangan bagi daerah membuka pos-pos pemasukan baru khususnya dari sektor pariwisata guna mendongkrak PAD.
Legislator fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII ini mengajak Menpar untuk berkaca pada kesuksesan Dubai. Negara yang awalnya sangat bergantung pada minyak bumi tersebut kini mampu mencetak pendapatan luar biasa melalui pariwisata yang digenjot secara mati-matian oleh pemerintahnya, tanpa hanya mengandalkan tarikan pajak dari rakyat.
“Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
