GRESIK, beritalima.com — DPRD Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir tersebut menjadi forum penyampaian evaluasi dan rekomendasi fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2025.
Sejumlah catatan strategis disampaikan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan perencanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pentingnya penguatan strategi peningkatan pendapatan daerah sejak tahap perencanaan program.
Melalui juru bicaranya, Syaichu Busiri, PKB menilai target pendapatan harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi penerimaan daerah.
Selain itu, fraksi tersebut juga mendorong adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar target penerimaan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan.
PKB turut mengingatkan masih adanya potensi kebocoran pada sektor retribusi yang perlu segera ditangani melalui langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga kualitas perencanaan pembangunan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Noto Utomo, menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif yang telah terjalin selama tahun anggaran 2025 harus menjadi modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan capaian kinerja yang terukur sesuai indikator yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan PAD. Melalui juru bicaranya, Muhammad Kurdi, Gerindra merekomendasikan optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan basis wajib pajak baru.
Selain aspek pendapatan, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan realisasi belanja modal melalui perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang efektif, terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan enam fraksi dalam rapat paripurna tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.(Ron)
