Jatinangor, beritalima.com| – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan(Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, serta memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Menko Polkam saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat (29/5).
Menko Polkam menekankan tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” jelasnya.
Dikemukakan, Indonesia saat ini juga menghadapi tantangan bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mewujudkan kesejahteraan nasional.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyoroti masih terjadinya kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa, termasuk manipulasi perdagangan dan tindak korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap negara dan tidak boleh ditoleransi.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” katanya. Sehingga, kepada para praja IPDN, Menko Polkam Djamari menekankan, mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah. Karena itu, praja dituntut memiliki sensitivitas sosial, kemampuan memahami kebutuhan rakyat, serta semangat pengabdian sepanjang hayat. “Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Menko Polkam turut menyoroti tantangan era digital dan media sosial yang dinilai semakin dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus mampu hadir untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan, dari total sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu inti kekuatan ASN Indonesia.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” papar Tito.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, mulai dari Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, NTB, hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.
Jurnalis: abri/dedy
