GRESIK, beritalima.com—Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD terkait Ketepatan Perencanaan dan Penganggaran bagi seluruh perangkat daerah.
Kegiatan yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7), ini bertujuan memastikan penyusunan APBD ke depan lebih tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel.
Untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan anggaran, Pemkab Gresik menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, dan dihadiri Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya, para sekretaris dinas, kepala bagian, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Gresik.
Dalam sambutannya, Sekda Washil menegaskan bahwa perencanaan yang matang menjadi fondasi utama terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Seluruh perangkat daerah diminta memiliki pemahaman yang sama agar APBD tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Gresik.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Washil juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Gresik atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya.
“Capaian WTP ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Prestasi ini harus kita jaga, caranya dengan terus memaksimalkan tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujarnya.
Sekda Washil mengingatkan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 menghadapi sejumlah penyesuaian kebijakan, mulai dari alokasi mandatory spending, pembenahan mekanisme pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial, hingga penerapan regulasi terbaru. Ia menekankan agar setiap usulan program selaras dengan prioritas pembangunan daerah, menggunakan penamaan yang benar dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dalam menganggarkan barang milik daerah agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“Anggaran yang tepat itu artinya setiap rupiah yang keluar harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jawa Timur, Agvita Windiadi, mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak dilakukan sekadar mengulang program tahun sebelumnya tanpa evaluasi.
“Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan punya target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” ungkap Agvita.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan kemampuan pendapatan. Menurutnya, pengelolaan kas yang sehat menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak menghadapi persoalan utang kepada pihak ketiga akibat belanja yang melampaui kemampuan keuangan.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Gresik berharap seluruh perangkat daerah semakin tertib administrasi, taat regulasi, serta mampu menyusun APBD yang berkualitas, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ron)
