Jakarta | beritalima.com – Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Untuk Indonesia Asri, Kemenko Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan baru rencana kerja dan melibatkan dulu inatansi inatansi terkait yang masih berserakan. Dimana Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan. Sebelumnya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi satu, sekarang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang baru hadir di Pemerintahan telah berdiri sendiri.
Hal itu dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, DR. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A usai sambutan sebagai keynote speech, di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) berdiri sendiri. Tapi saya tegaskan di depan Menteri PKP, PKP tidak bisa sendirian dan perlu dukungan,” jelasnya.
Jadi grand desain ini ditegaskan Kemenko AHY, terus disempurnakan, ada 7000 titik dengan berbeda klasifikasinya.
“Saya setuju sekali harus disamakan definisinya dulu, misalnya apa yang membuat sebuah kampung atau kawasan itu dinyatakan kumuh. kumuh berat seperti apa, kumuh sedang seperti apa, kumuh ringan seperti apa,” tandas AHY.
Masih ditandaskan AHY baik jalannya, pengelolaan sampahnya, sanitasinya, dan lain lain terus disempurnakan. Lebih lanjut soal anggaran Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Untuk Indonesia telah dialokasikan per tahunnya.
“Contoh tahun 2026, Kemenko IPK menyasar kw 16 Provinsi, kemudian ada sekian kawasan yang itu semua tentu ada anggarannya kendati tidak cukup manakala mengandalkan APBN dan APBD tapi bisa lewat partnership yang bisa dikembangkan,” terangnya.
Menurutnya dengan partnership ini sangat baik melalui pendekatan kolaboratif bisa menjadi sesuatu seperti di Tanjung Kait Tanggerang, Banten di salah salah satu kawasan sebesar Rp.30 miliar.
“Kebutuhan anggran kami tidak berhenti di APBN tapi kami teus mencari partner, makanya dalam forum tersebut diundang partnership dari beberapa kalangan,” pungkas MENKO IPK AHY.
Sebelumnya disampaikan AHY saat sambutan, bahwa kawasan kumuh dilihat dari bentuk bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan.
“Kawasan lukuh menjadi tantangan kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan,” pungkas Menko Agus Harimurti Yudhoyono.
Jurnalis: dedy
