Jakarta, beritalima.com|- Sungguh ironis hasil pengajuan Bank Dunia kepada, dimana ditemukan data sekitar 20 persen rumah tangga orang kaya Indonesia justru menikmati lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Ini menandakan, para orang kaya Indonesia memiliki banyak kendaraan bermotor, sehingga penggunaan BBM pasti lebih meningkat.
Laporan Bank Dunia edisi Juni 2026 berjudul “Indonesia Economic Prospects” menilai kondisi tersebut justru membebani anggaran negara karena menyerap dana fiskal yang besar.
Disini terlihat, peruntukkan subsidi BBM belum berjalan tepat sasaran lantaran hanya memberikan dukungan terbatas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
“Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan,” tulis Bank Duniam
Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Bank Dunia mencatat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya manfaat subsidi yang terus meningkat seiring kenaikan kelompok desil pendapatan.
Rumah tangga pada desil ke-10 atau kelompok 10 persen terkaya tercatat menerima manfaat subsidi terbesar, baik dari subsidi bensin, solar, maupun LPG. Sebaliknya, rumah tangga pada desil terbawah hanya memperoleh porsi subsidi relatif kecil.
Secara per kapita, total manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terendah yang hanya memperoleh manfaat subsidi sekitar Rp50 ribu per kapita.
Ini yang disorot Bank Dunia soal tata kelola subsidi energi belum berjalan tepat sasaran.. Bank Dunia mengusulkan pertama, penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat. Langkah ini dapat memperkecil kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, serta mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah.
Kedua, sebagian dana penghematan subsidi BBM dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Skema ini dapat sepenuhnya mengkompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami kelompok rentan akibat penyesuaian harga energi.
“Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan,” saran Bank Dunia.
Ketiga, pemerintah mengalokasikan secara transparan dana hasil penghematan subsidi BBM ke berbagai program lebih produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, membiayai investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian subsidi.
“Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan 1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama dua tahun pertama, naik menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya disesuaikan,” ungkapnya.
Bank Dunia menekankan reformasi subsidi BBM harus dibarengi pelaksanaan yang baik, mulai dari tahapan kejelasan implementasi, komunikasi publik yang efektif, kesiapan data penerima bantuan hingga transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi.
“Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi,” jelas Bank Dunia.
Sumber: abri/dedy, sumber: cnn indonesia
