Jakarta | beritalima.com – Perdagangan karbon sudah dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan OJK. Tinggal Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian yang belum membuat Peraturan Kementerian, dan dilakukan secara paralel yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang belum bisa menyusul.
“Tapi saya bersyukur tidak hanya permen sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari permen LH juga sudah selesai. Kemudian LH sudah, kehutanan sudah, OJK sudah, hanya SDM sama pertanian yang belum. Kalau itu selesai maka akan selesai semua,” ucap Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan Indonesia, saat press konference usai sambutan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), untuk penguatan ekosistem Pasar Karbon Indonesia, di Ballroom Djakarta Theatre, Thamrin, Jakarta, pada Kamis (9/72026).
Lebih lanjut, mandat dari Perpres atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat saat ini adalah Friderica Widyasari Dewi turut mengambil bagian atas perdagangan karbon di Indonesia menyatakan bahwa OJK sangat mendukung diikutsertakan dalam pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
“Dimana sistem ini akan tersambung dengan SRUK ini sebagai primary market, nanti akan tersambung kepada secondary marketnya di bursa karbon Indonesia. Sehingga ini nantinya tentu akan menjadi urat nadinya perdagangan karbon Indonesia yang semakin baik,” terang Kiki panggilan akrab Ketua OJK.
Ia pun mengharapkan, Indonesia sebagai negara yang punya potensi sedemikian besar, bisa menjadi leader di pasar karbon di dunia. Tujuan pertamanya juga bagaimana semakin mensejahterakan masyarakat. Kedua, telah terbit POJK Nomor 10 tahun 2026.
“Ini juga sebagai bentuk dukungan kami, di mana ini telah menyesuaikan segala sesuatu yang ada di Perpres No.110/2025 tersebut, sehingga dengan POJK ini kita semakin mantap, sektor jasa keuangan bisa semakin mendukung suksesnya program perdagangan karbon ini,” tandas Kiki.
Lebih jauh diungkapkan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Djoyohadikusumo, bangga senagai keutusan khusus karena sering ketemu dengan pihak-pihak luar negeri, lembaga-lembaga internasional termasuk investor-investor internasional yang ingin berpartisipasi dalam pasar karbon di Indonesia.
Ironisnya, dalam rentang waktu satu setengah tahun sering ketemu dengan berbagai pihak. Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. hari ini menurutnya, sudah mewujudkan hasil pekerjaan Pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan bahwa hari ini melalui Sistem Registrasi Unit Karbon yang betul betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik.
“Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak Ibu-Ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar Kabupaten Indonesia,” tandasnya.
Tidak lupa disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, sudah membuat Permen tinggal turun ke pasar Internasional dan memastikan harga karbon Indonesia (kita) punya integritas yang tinggi.
“Tidak tumpang tindih. Dipelihara dengan baik di tingkat tapak. Karena itulah nanti manusia internasional akan menghargai karbon kita dengan integritas yang tinggi,” pungkasnya.
Jurnalis: dedy
