Jakarta, beritalima.com| – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menjadi motor transformasi kebijakan perempuan di tengah sorotan publik terhadap lemahnya keberpihakan parlemen pada isu perempuan dan kelompok rentan. Dalam forum Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan di Kompleks Parlemen (21/5), Puan mengajak KPPRI harus mampu menjembatani kepentingan parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.
“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan.
Pernyataan itu muncul di tengah kritik bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih lebih banyak berhenti pada angka dan simbol politik ketimbang menghasilkan perubahan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik. Berbagai persoalan seperti kekerasan seksual, perlindungan pekerja perempuan, kesehatan ibu-anak, hingga kesenjangan ekonomi masih dinilai belum mendapat perhatian serius dalam agenda legislasi nasional.
Puan mengakui transformasi kebijakan tidak bisa hanya berhenti di ruang sidang parlemen. Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dibutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan di lapangan. “Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” katanya.
Ia menyinggung situasi global yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim, konflik geopolitik, hingga ancaman keamanan manusia. Dalam konteks itu, Puan menilai perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar objek kebijakan. “Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.
Jadi, Puan meminta anggota DPR perempuan tidak terjebak pada slogan dan seremoni politik semata. Ia menekankan pentingnya komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Di kesempatan sama, Sekretaris Jenderal KPPRI Sarifah Ainun Jariyah menuturka pihaknya akan menggandeng NGO dan mitra internasional untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun publik masih menunggu apakah berbagai forum dan konsolidasi tersebut benar-benar melahirkan keberanian politik untuk mendorong kebijakan substantif, atau kembali berakhir sebagai retorika tahunan tanpa perubahan nyata di parlemen.
Jurnalis: rendy/abri
