Jakarta, beritalima.com|- Polemik ribuan mahasiswa kedokteran yang terancam drop out (DO) akibat tidak lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKOM) kembali memantik kritik keras terhadap tata kelola pendidikan kedokteran nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai penanganan Direktorat Pendidikan Tinggi terhadap persoalan tersebut tidak hanya gagal memberi solusi, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan para calon dokter.
Menurut Irma, pendekatan yang dilakukan selama ini terkesan kaku, administratif, dan abai terhadap dampak psikologis yang ditanggung mahasiswa maupun keluarganya. Ia menyebut ribuan mahasiswa yang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun kini berada di ujung ketidakpastian hanya karena tersandung ujian kompetensi berdurasi beberapa jam.
“Saya melihat cara Dikti menangani masalah anak-anak yang tidak lulus UKOM sangat tidak produktif dan semena-mena. Jika hal ini tidak mendapatkan solusi, keluarga dan mahasiswa kedokteran yang sudah belajar selama empat tahun bisa stres. Bahkan dikhawatirkan ada yang nekat bunuh diri lagi,” kata Irma dalam keterangannya di Jakarta (22/5).
Pernyataan itu menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah krisis kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah, terutama kawasan terpencil dan tertinggal, ribuan calon dokter justru terancam tersingkir dari sistem. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah negara sedang menjaga standar kualitas dokter, atau justru gagal membenahi sistem pendidikan kedokterannya sendiri?
Politisi Partai NasDem itu meminta Direktorat Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, dan Kementerian Kesehatan berhenti saling lempar tanggung jawab dan segera duduk bersama mencari jalan keluar. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh menjadi korban dari buruknya sistem evaluasi maupun kualitas pendidikan kampus.
Irma mengusulkan pemerintah membuat program khusus atau crash program bagi mahasiswa yang belum lulus UKOM. Program tersebut, kata dia, dapat berupa pembinaan intensif dan pendampingan sebelum mahasiswa kembali mengikuti ujian kompetensi.
Tak hanya itu, tambah Irma, agar mahasiswa yang belum lulus ditempatkan sementara di puskesmas sesuai daerah asal masing-masing untuk mendapatkan pembinaan langsung di lapangan. Dengan cara itu, pemerintah dapat memetakan kelemahan kompetensi mahasiswa secara lebih objektif, bukan sekadar menghakimi hasil ujian semata.
“Misalnya yang berasal dari Papua ditempatkan di puskesmas sambil dilihat kembali apa kelemahan mereka,” ujarnya.
Namun kritik Irma tidak berhenti pada mekanisme UKOM. Ia juga menyoroti kualitas sejumlah fakultas kedokteran yang dinilai gagal mencetak lulusan kompeten. “Pilihan terakhir, mau tidak mau, tutup fakultas kedokteran yang kelulusan UKOM-nya di bawah 30 persen,” tegasnya.
Jurnalis: rendy/abri
