Salah Satu Rekanan Proyek JLS Lot 4, Diduga Gunakan Kawasan Hutan Secara Ilegal

  • Whatsapp

TULUNGAGUNG, beritalima.com –

Sekitar 1 hektare lebih lahan di kawasan hutan negara wilayah kelola RPH Besole, BKPH Campurdarat, KPH Blitar yang berada di Kabupaten Tulungagung diduga ‘diserobot’ oleh salah satu rekanan proyek JLS (Jalur Lintas Selatan) Lot 4 ruas Tulungagung-Blitar. Hal tersebut sempat memicu pertanyaan publik, mengingat segala kegiatan dalam kawasan hutan itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Baik secara administrasi maupun ketentuan baku lain terkait penggunaan lahan hutan.

Seperti yang termaktub pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ataupun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-Ii/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

Belum lagi, dampak pada lingkungan sekitar termasuk sisa-sisa material yang tercecer ketika pengangkutan sangat membahayakan pengguna jalan. Karena, lokasi aktifitas perusahaan berupa ‘stockpeil’ material berada didekat jalan raya.

Parahnya, ada indikasi kuat bahwa aktivitas salah satu rekanan pekerjaan JLS dimaksud diduga masuk kategori ilegal. Sebagaimana dikuatkan oleh keterangan beberapa nara sumber jika dokumen serta legalitas untuk menggunaan kawasan hutan belum disetujui ataupun diterbitkan otoritas di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dikonfirmasi beritalima.com, Kepala Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) Besole, Puguh Santoso mengatakan jika pihaknya tidak bisa menjawab dengan pasti. Sebab, hingga sekarang juga belum menerima bukti legal formal ataupun salinan dokumen tentang ijin prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari perusahaan tersebut.

“Sampai saat ini, pihak RPH Besole belum menerima bukti otentik termasuk salinan legalitas terkait penggunaan lahan oleh perusahaan bernama PT. Gorip Nanda Guna di kawasan hutan di dekat Pantai Brumbun tersebut,” kata Puguh, Minggu, 3 Maret 2024.

Dirinya mengaku, sebagai pengampu kewilayahan sebenarnya telah mengetahui keberadaan kegiatan itu sejak beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini pihak menejemen dari PT. Gorip Nanda Guna tidak pernah melakukan komunikasi ataupun kordinasi. Sehingga, ketika ditanya mengenai perijinan penggunaan lahan dikawasan belum bisa menjawab secara pasti.

“Untuk kepastiannya (perijinan dari PT. Gorip Nanda Guna), saya belum bisa menjawab dikarenakan memang tidak ada berkas administrasi yang masuk (ke kantor RPH Besole),” imbuhnya.

Pun begitu, lanjut Puguh, berdasar informasi serta aduan dari masyarakat ini maka sesegera mungkin akan dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Agar, tidak ada isu miring yang menyebut pihak RPH Besole, BKPH Campurdarat telah melakukan kerjasama ‘bawah tangan’ dengan menejemen PT. Gorip Nanda Guna. Dengan dalih apapun, tidak dibenarkan mengelola atau menggunakan kawasan hutan negara tanpa memenuhi dahulu segala tata laksana regulasi yang berlaku.

“Karena faktanya memang belum ada kerjasama resmi antara menejemen PT. Gorip Nanda Guna dengan Perhutani khususnya BKPH Campurdarat yang saya ketahui,” tandas Puguh.

Sementara itu, pihak PT. Gorip Nanda Guna hingga berita ini direlease belum bisa dimintai keterangan sebagai penyeimbang. (her)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait