ACEH- Beritalima.com | Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan, mendesak Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki, untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Kabupaten Bireuen. Desakan tersebut disampaikan Fauzan pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Fauzan, dugaan adanya permintaan fee atau setoran dalam pelaksanaan program tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ia menilai dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana merupakan program yang menggunakan anggaran negara untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak bencana. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Fauzan mengatakan, apabila benar terjadi permintaan fee terhadap pihak sekolah penerima manfaat, maka tindakan tersebut berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan program sekaligus merugikan keuangan negara.
Ia meminta Kapolda Aceh segera mengambil langkah konkret untuk mengungkap dugaan tersebut sebelum mengakhiri masa jabatannya. Menurutnya, masih ada waktu bagi Kapolda untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi di Aceh.
“Kami meminta Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan ini. Persoalan ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menjadi tanda tanya di tengah masyarakat,” kata Fauzan.
Fauzan menilai masyarakat selama ini kerap mendengar berbagai dugaan penyimpangan anggaran, namun tidak semuanya berujung pada proses hukum yang jelas. Oleh karena itu, dugaan penyimpangan dalam program revitalisasi sekolah harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Menurutnya, sektor pendidikan merupakan bidang yang sangat penting sehingga harus dijaga dari segala bentuk praktik yang dapat merugikan negara maupun sekolah penerima manfaat program.
Untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, SAPA meminta Polda Aceh memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Pemeriksaan juga diminta dilakukan terhadap mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen serta pihak terkait lainnya.
Selain itu, SAPA mendesak agar seluruh kepala SMA dan SMK penerima Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Kabupaten Bireuen turut dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan program.
Fauzan menegaskan bahwa keterangan para kepala sekolah akan menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui apakah benar terdapat permintaan fee, setoran, atau pungutan tertentu dalam program tersebut.
Ia menambahkan, pengusutan yang dilakukan secara transparan akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan institusi penegak hukum.
Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, SAPA meminta seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu demi mewujudkan pendidikan Aceh yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.”(**)
