Jakarta, beritalima.com|- Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi puluhan ribu pekerja mendorong DPR dan pemerintah bentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Langkah ini diambil di tengah tekanan kian berat terhadap industri nasional, terutama setelah lonjakan harga gas industri dinilai menggerus daya saing sektor padat karya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan Satgas merupakan hasil rapat koordinasi melibatkan pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, serta penasihat khusus presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta (26/6).
Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menurut Dasco, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan serikat pekerja memiliki langkah yang sama dalam menghadapi ancaman PHK yang mulai meluas di berbagai sektor industri.
Urgensi pembentukan Satgas muncul setelah sekitar 55 ribu pekerja disebut berpotensi terdampak PHK akibat lonjakan harga gas industri dari sekitar US$6 menjadi US$23 per MMBTU. Kenaikan biaya energi itu dinilai tidak hanya mengancam industri keramik, tetapi juga berpotensi menjalar ke industri tekstil dan sektor padat karya lainnya.
Kondisi tersebut menjadi sinyal persoalan ketenagakerjaan tak lagi semata dipicu melemahnya permintaan pasar, melainkan juga oleh meningkatnya biaya produksi yang membebani dunia usaha. Jika tak segera diintervensi, dikhawatirkan berujung pada gelombang PHK yang lebih luas.
Dasco menegaskan DPR dan pemerintah akan melakukan koordinasi secara berkala untuk memastikan langkah mitigasi berjalan efektif. Dari unsur DPR, koordinasi akan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan Satgas akan memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya. Pemetaan mencakup persoalan pasokan energi, penurunan permintaan pasar, hingga konflik internal perusahaan agar solusi dapat diberikan sebelum pekerja kehilangan mata pencaharian.
Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengatakan, “kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK.
Meski demikian, efektivitas Satgas masih akan diuji. Pembentukan forum koordinasi belum otomatis menjawab akar persoalan yang dikeluhkan pelaku industri, seperti mahalnya harga energi, lemahnya daya saing manufaktur, hingga menurunnya permintaan pasar.
Jurnalis: rendy/abri
