JAKARTA, beritalima.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mendesak Komisi IV DPR RI tidak berhenti pada pembahasan semata terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia meminta hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi resmi kepada kementerian terkait agar berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat memperoleh solusi nyata.
Pernyataan itu disampaikan Sonny dalam RDPU Komisi IV DPR RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Tidak elok kalau sudah sampai di sini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas,” tegas Sonny.
Dalam RDPU tersebut, berbagai persoalan yang diduga muncul akibat pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia kembali mengemuka. Mulai dari kerusakan lingkungan, perubahan wilayah pesisir dan aliran sungai, hingga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika.
Perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai keluhan yang dialami warga di 23 kampung yang tersebar di Distrik Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh. Salah satu persoalan paling mendesak adalah pendangkalan Sungai Yamaima yang selama ini menjadi jalur transportasi utama masyarakat.
Selain itu, warga juga mengungkap kerusakan sejumlah pulau yang dianggap sakral oleh masyarakat adat, krisis air bersih, serta meningkatnya gangguan kesehatan yang dialami anak-anak di Kampung Oyotya. Mereka juga menyampaikan bahwa kapal perintis yang sempat melayani masyarakat pada 2025 kini tidak lagi beroperasi akibat pendangkalan jalur pelayaran menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, mantan Sekretaris Jenderal Presidium GMNI itu menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI harus lebih mengedepankan penyelesaian masalah daripada sekadar mencari pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, setiap persoalan perlu ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada kementerian yang memiliki kewenangan.
Ia menjelaskan, kerusakan sungai dapat direkomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan rehabilitasi. Sementara hilangnya kawasan sagu yang berdampak terhadap ketahanan pangan menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Adapun persoalan transportasi laut akibat rusaknya jalur sungai perlu mendapat respons cepat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Sonny juga menyoroti tindak lanjut hasil pembahasan serupa yang pernah dilakukan pada 2023. Menurutnya, dari sejumlah komitmen yang pernah disepakati, baru pembangunan rumah singgah yang terealisasi, sedangkan berbagai agenda penting lainnya, termasuk pembangunan smelter di Timika, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Karena itu, legislator asal Banyuwangi tersebut berharap RDPU kali ini tidak hanya menghasilkan catatan rapat, tetapi menjadi dasar lahirnya rekomendasi resmi Komisi IV DPR RI kepada kementerian-kementerian terkait sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat Mimika dapat segera ditangani secara konkret.
“Saya kira perlu ada kesimpulan atau paling tidak catatan rapat yang kemudian secara internal kita pastikan dapat menjadi rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Kehutanan,” pungkas Sonny. (*)
