BANYUWANGI, beritalima.com – Anjloknya harga telur ayam ras yang terus berlangsung membuat peternak ayam petelur di Banyuwangi semakin tertekan. Di tengah tingginya biaya pakan dan operasional, para peternak mengaku kesulitan bertahan karena harga jual telur di tingkat peternak jauh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut disampaikan Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi saat bertemu dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, di Rumah Aspirasi Genteng, Banyuwangi. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan usaha peternakan rakyat yang kini berada dalam tekanan berat.
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas harga telur. Melalui Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor SE/01/06/V/2026, penyerapan telur lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong agar dapat membantu peternak. Selain itu, Kementerian Pertanian menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram yang pengawasannya melibatkan Satgas Pangan Polri.
Namun, menurut Sonny, kebijakan tersebut belum berjalan efektif di lapangan.
“Surat Edaran terkait HAP yang dikeluarkan BGN dan dikawal Satgas Pangan Polri itu hanya semacam macan ompong. Jangankan membeli dengan harga ketetapan, para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan membeli telur ke peternak hanya sesuai harga pasar yang anjlok di angka Rp20.000 per kilogram,” tegas Sonny.
Ia juga menyoroti sistem pembayaran yang diterapkan sejumlah SPPG kepada peternak. Selain membeli dengan harga rendah, pembayaran dilakukan secara tempo hingga satu minggu setelah telur diterima, sehingga semakin membebani perputaran modal peternak.
Ketua Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi, Ilham Budianto, menjelaskan bahwa dengan populasi 600 ekor ayam dan tingkat produksi sekitar 80 persen, peternak mampu menghasilkan sekitar 480 butir atau setara 28 kilogram telur per hari.
Jika harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram benar-benar diterapkan, pendapatan kotor harian peternak bisa mencapai Rp748 ribu. Namun kenyataannya, harga jual yang hanya berkisar Rp20 ribu per kilogram tidak mampu menutupi biaya produksi yang terus meningkat.
Menurut Ilham, kebutuhan pakan harian untuk 600 ekor ayam mencapai sekitar 72 kilogram. Dengan harga pakan Rp7.600 per kilogram, biaya yang harus dikeluarkan peternak mencapai Rp547 ribu per hari hanya untuk pakan.
Dalam kondisi harga sesuai HAP, peternak masih memiliki peluang memperoleh keuntungan. Akan tetapi, dengan harga pasar saat ini, peternak justru harus menanggung kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,5 juta per bulan.
“Kondisi saat ini jauh lebih berat karena harga di pasar hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Dengan harga itu, alih-alih untung, peternak justru mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta per bulan. Itu pun belum memperhitungkan penyusutan kandang dan investasi awal,” ujar Ilham.
Beban usaha semakin berat karena modal awal pengadaan ayam pullet atau ayam siap bertelur untuk 600 ekor mencapai sekitar Rp60 juta. Sementara hasil penjualan ayam afkir di akhir masa produktif dinilai belum mampu menutupi kerugian yang terus terjadi selama masa pemeliharaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Sonny mendesak Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan usaha peternakan ayam petelur. Menurutnya, tanpa stabilisasi harga pakan dan harga jual telur, program bantuan ternak yang diberikan pemerintah berpotensi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“Kalau ini tidak segera diatasi, program yang niatnya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat justru realitanya malah sedang membuat jebakan yang menyeret masyarakat pada kesulitan ekonomi,” pungkasnya.
Para peternak berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak rakyat, baik melalui pengendalian harga pakan maupun jaminan penyerapan telur dengan harga yang layak. Mereka khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, semakin banyak peternak yang terpaksa menghentikan usahanya. (*)
